Google Menghadapi Denda Omset Karena Larangan Konten di Rusia

Berita Baru, Inovasi – Google Alphabet Inc mungkin menghadapi denda 5-10% dari omzetnya di Rusia karena perusahaan dianggap gagal menghapus konten-konten yang dilarang di negara tersebut.

Regulator komunikasi Rusia pada hari Rabu (22/6/22) mengatakan hal itu termasuk “informasi menyesatkan” di YouTube tentang acara di Ukraina .

Ini adalah denda kedua berdasarkan persentase omset yang bisa dihadapi Google dari Rusia.

Sebelumnya pada bulan Mei, petugas pengadilan Rusia menyita lebih dari 7,7 miliar rubel (143 juta dolar) dari Google yang telah diperintahkan untuk dibayar akhir tahun lalu, menandai pertama kalinya Moskow meminta persentase dari omset tahunan perusahaan Rusia.

Anak perusahaan Google di Rusia pekan lalu diketahui telah mengajukan pernyataan pailit, perusahaan juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

“Situs hosting video YouTube sengaja mempromosikan penyebaran informasi menyesatkan tentang kemajuan operasi militer khusus di Ukraina, mendiskreditkan angkatan bersenjata Federasi Rusia,” kata regulator Roskomnadzor, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (23/6/22).

Dikatakan pelanggaran berulang dapat menyebabkan denda 5-10% dari omset tahunan di Rusia, dengan jumlah yang akan ditentukan di pengadilan.

Berdasar laporan Reuters denda sebelumnya setara dengan lebih dari 8% dari omset.

Roskomnadzor juga mengatakan YouTube telah mengizinkan konten yang mempromosikan pandangan ekstremis dan menyerukan anak-anak untuk berpartisipasi dalam protes yang tidak sah.

Regulator mengatakan Google sekarang telah didenda total 68 juta rubel, tidak termasuk denda omset, dan lebih dari 7.000 item yang dilarang tetap ada di YouTube.

Rusia telah membatasi akses ke jejaring sosial utama Twitter, Facebook dan Instagram, tetapi belum memblokir Google.

Seorang anggota Duma Negara pekan lalu mengatakan YouTube dan Google belum “melewati batas kewajaran”, tetapi terlibat dalam perang informasi melawan Rusia.

Rusia telah mengeluarkan banyak denda kepada perusahaan teknologi asing dalam beberapa tahun terakhir untuk berbagai pelanggaran, dalam apa yang dikatakan para kritikus adalah upaya untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas internet.