Giat Pemda Bojonegoro dalam Pencegahan Kumuh

Berita Baru, Bojonegoro – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Syukur priyanto mengatakan bahwa Pemerintah kabupaten Bojonegoro sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penuntasan kumuh. Namun demikian, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tentu partisipasi aktif dari masyarakat, swasta, dan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan.

Hal ini disampaikan dalam diskusi tematik yang diselenggarakan oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan tema Pencegahan Kumuh di kab. Bojonegoro, Jum’at (24/12).

Ia menambahkan, atas nama pimpinan DPRD akan coba mengundang pelaku program, pendamping, masyarakat, dan pihak-pihak terkait berdiskusi untuk membahas persoalan kumuh dan langkah-langkah strategis kedepannya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menggenjot pembangunan Infrastruktur selama tahun 2021. Khususnya Pembangunan jalan dan drainase yang tersebar diberbagai wilayah di kab. Bojonegoro. Setidaknya, ada kurang lebih 189,8 Kilometer Jalan yang menjadi target pembangunan di tahun 2021. Namun, bentuk infrastruktur lain masih banyak yang perlu diperbaiki, mengingat luasnya wilayah kab. Bojonegoro.

Di tahun yang sama, giat pencegahan kumuh pun dilakukan pemerintah kabupaten sebagai upaya mencegah timbulnya kumuh baru, terutama di wilayah kota.

Menurut Kepala dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro, sumber kumuh yang paling utama saat ini adalah sampah. Masih ada kurang lebih 500 ton sampah yang harus ditangani. Beliau menyadari bahwa tidak mudah menangani sampah, terutama merubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Harapannya, masyarakat ikut andil dalam hal ini.

Keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan dan pencegahan kumuh di suatu wilayah memang memiliki peran yang sangat penting. Sehingga perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk itu Program Kota Tanpa Kumuh Kab. Bojonegoro menginisiasi sebuah gerakan Pencegahan kumuh yang melibatkan berbagai pihak.

“Selain ada penanganan kumuh, juga harus ada pencehahan kumuh. Kami sengaja mengajak banyak pihak untuk membuat sebuah gerakan pencegahan kumuh. Seperti apa aplikasinya, memang perlu ada forum khusus setelah ini yang melibatkan Pemda,pemdes, Tomas, kelompok masyarakat, dan swasta. Ini sebagai awalan, dan akan ada tindaklanjut.” Kata Afdholu, Koord. Program Kotaku Kab. Bojonegoro.

Perlu diketahui, sesuai SK Kumuh Bupati Bojonegoro, setidaknya ada 100,96 ha lokasi kumuh yang perlu ditangani.

Hal ini juga tidak luput dari sorotan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor Kab. Bojonegoro. Kedua Organda tersebut berharap ada kerjasama yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah kumuh. Mereka siap terlibat langsung untuk mengatasi masalah kumuh bersama Pemerintah, masyarakat, maupun BKM.