Genjot Gerakan 3T, LeaN On Adakan Webinar Optimalisasi Peran Masyarakat

Berita Baru, Jakarta – LeaN On, sebagai inisiatif tambahan dari program INVEST DM dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) melalui program Empowering Access to Justice (MAJu) – The Asia Foundation  (TAF), mengadakan webinar bertajuk “Pelacakan Kontak Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat dalam 3T”, Senin (2/8).

Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sosiolog Bencana Sulfikar Amir, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Fachmi Idris, Program Director Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Egi Abdul Wahid, dan Kontributor Public Health Pandemic Talks Pritania Astari ini digalakkan sebagai upaya untuk menangani COVID-19 dengan mengoptimalkan peran masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BNPB Agus Wibowo dalam sambutannya, acara seperti ini penting untuk mendiskusikan krusialnya peran masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Untuk menghadapi pandemi berbagai pihak harus bersinergi dan program LeaN On sejak September 2020 sudah berjuang keras untuk menjadikan 3T sebagai salah satu wadah untuk sinergi tersebut, khususnya di level masyarakat,” ungkapnya pada diksusi daring yang dibawakan langsung oleh Yohana Margaretha ini.

Hal yang sama diungkapan oleh Deputi Direktur Democratic Resilience and Governance USAID Indonesia Anders Mantius. Menurutnya, elemen penting untuk mengatasi pandemi COVID-19 adalah masyarakat yang sebab inilah gerakan Tes, Telusur, dan Tindak lanjut (3T) penting adanya.

“Khususnya adalah untuk membantu kelompok difabel dan terpinggirkan dalam memahami semua tentang COVID-19 meliputi penjelasan tentang bahaya virus tersebut, bagaimana menyikapi informasi yang simpang siur, dan termasuk cara mencegahnya,” katanya dengan Bahasa Inggris di sesi sambutan.

Pelacakan sebagai gerakan kunci

Pentingnya 3T disampaikan pula secara lebih detil oleh Sosiolog Bencana Sulfikar Amir. Sebagai pembicara pertama, ia menyebut pelacakan kontak (contact tracing) bukan saja tentang melacak siapa yang penah berinteraksi dengan seseorang yang positif COVID-19.

Namun, hal tersebut juga berhubungan erat dengan ikatan sosial. Pasalnya, kata Sulfikar, wabah yang sedang dihadapi saat ini penularannya melalui interaksi fisik, sehingga penanganannya membutuhkan intervensi sosial. 

Jaga jarak dan pelacakan adalah contoh dari intervensi sosial yang karena demikian beberapa pembacaan sosiologis diperlukan untuk bisa melampui Pandemi COVID-19.

“Sederhananya, untuk mengatasi mengapa misalnya masyarakat masih susah menggunakan masker atau bagaimana caranya agar pelacakan bisa dilakukan masyarakat, maka kita harus melakukan analisis-analisis sosiologis terlebih dulu,” paparnya.

Termasuk dalam intervensi sosial adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan semacamnya, namun di antara semua itu yang paling penting menurut Sulfikar adalah pelacakan.

“Pelacakan bagi saya adalah nafas dari penanganan pandemi, bahkan mohon maaf sebelumnya jika saya berlebihan, ketika pemerintah Indonesia bisa efektif di pelacakan ini, maka tidak perlu apa itu yang namanya PPKM atau memakai masker,” tegas dosen di Nanyang Technology University (NTU) Singapura ini.

“Tapi, kenyataannya kita semua masih berjuang ke arah itu, dalam arti sistemnya belum terbangun baik, sehingga penggunaan masker dan jaga jarak tetaplah diperlukan,” tambahnya.

Dalam kaitannya dengan pemerintah, Sulfikar juga menyinggung soal sinergi. Sinergi betapa pun sangat dibutuhkan untuk menghadapi wabah, khususnya antara masyarakat dan pemerintah.

Jika masyarakat misalnya sudah berkenan untuk menggalakkan 3T, maka pemerintah juga harus memikirkan sekaligus mengimplementasikan bagaimana supaya masyarakat tidak terbebani oleh biaya tes.

Sederet tantangan pemerintah dan skema penyelesaiannya

Dari sudut pandang yang berbeda, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Darda memaparkan berbagai tantangan yang pemerintah hadapi dalam menanggulangi pandemi.

Di level masyarakat, Emil memetakan adanya tiga kelompok masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, yaitu mereka yang memiliki persepsi berbeda, pengabaian (ignorance), dan penolakan (denial).

Pertama, merujuk pada mereka yang menganggap COVID-19 tidak nyata. Kedua, pada mereka yang percaya tapi suka lalai dan teledor, sedangkan terakhir pada mereka yang memang sengaja untuk menolak bersama-sama menghadapi COVID-19.

“Adanya 3 pola kelompok ini terbukti dari adanya orang-orang yang takut di-covid-kan, sehingga mereka tidak mau datang ke rumah sakit,” kata Emil.

“Istilah di-covid-kan sebenarnya berlebihan. Ketika ada korban kecelakaan misalnya, demi menjaga keselamatan bersama, maka ia harus dites dulu sebelum ditangani. Hasil tes korban kecelakaan bisa beragam. Yang positif ada, tetapi tentu tidak semuanya, dan di waktu yang sama ada pihak yang berlebihan, sehingga selalu mengungkit yang positif tadi. Akibatnya, muncullah istilah di-covid-kan,” lanjutnya.

Di level yang berbeda, kepatuhan pada gerakan Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak (3M), vaksinasi, dan kemauan masyarakat untuk berobat masih juga menjadi tantangan.

Untuk vaksin, tidak semua masyarakat berani melakukannya. Menurut Emil itu diakibatkan tiga (3) hal: adanya kepercayaan pada hoaks, anggapan bahwa vaksin tidak bisa mencegah penularan, dan adanya rasa jera akibat sakit yang didera di vaksinasi tahap I.

Adapun mengenai bagaimana strategi pemerintah, khususnya Pemerintah Jawa Timur, dalam menghadapi tiga model kelompok masyarakat di muka—mispersepsi, pengabaian, dan penolakan—adalah dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga jarak dari masyarakat (proximity issue). 

Isu kedekatan penting untuk disadari karena salah satu alasan mengapa masyarakat menolak atau mengabaikan anjuran pemangku kebijakan adalah karena mereka merasa dekat yang pihak yang berwenang.

“Contohnya begini, masyarakat di suatu RT akan cenderung tidak mendengar Ketua RT karena di antara mereka ada kedekatan. Jika ada jarak antara keduanya, kemungkinan besar pengabaian bisa dikurangi, sehingga mudahnya, ketika ada problem di lingkup RT, maka yang turun harus Bupati. Asumsinya, jarak mereka dengan Bupati cukuplah jauh,” jelas Emil. 

Selain proximity, ada dua (2) strategi lain yang dilakukan Emil, yakni memperbesar suara yang setuju dan tidak menolak (non-denial) dan melalui ketokohan seseorang.

Kenyataan bahwa sebenarnya masyarakat yang setuju dan tidak abai atau lebih dikenal sebagai silent mayority lebih banyak ketimbang yang denial merupakan alasan mengapa Emil mengambil langkah tersebut.  

Kebutuhan kader perlu diperhatikan

Dalam acara yang dihadiri pula oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan sub-Bidang Kesehatan Satgas COVID-19 Bidang Koordinasi Relawan (BKR) Melva Elfrida Sihombing sebagai penanggap, Program Director CISDI Egi Abdul Wahid menyampaikan ulasannya tentang peran para kader atau relawan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) di Jawa Barat.

Menurut Egi, para kader kesehatan tersebut memiliki peran cukup penting dalam melakukan contact tracing dengan tingkat efektivitas mencapai 48,6%.

Mereka adalah orang-orang pilihan, kata Egi, dan sebelum turun ke lapangan mereka mendapatkan pelatihan secara profesional, sehingga wajar jika peran mereka layak diperhatikan.

Hanya saja, keluhnya, perhatian Pemerintah Daerah terbilang masih rendah pada kader. Egi mencatat setidaknya ada tiga (3) hal yang penting pemerintah untuk memerhatikannya, yaitu ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk kader, bantuan sumber daya, dan insentif.

“Peran kader itu mendasar, paling tidak berdasarkan penelitian dan pengalaman kami di lapangan, tetapi perhatian dari Pemerintah Daerah masih sangat kurang. Untuk kasus APD saja boleh dibilang, mereka tidak mendapatkan alokasi,” ujar Egi.

Dalam diskusi daring yang dihadiri oleh sekitar 640 peserta ini, Egi juga menyitir tentang tidak efektifnya tes yang dilakukan secara acak. Sebagai gantinya, Egi menyarankan untuk lebih fokus pada tes pada kelompok tertentu yang jelas.

“Kelompok kecil jelas seperti ini bisa berupa satu keluarga saja ketika ada satu dari mereka yang jelas positif. Kenapa ini lebih masuk akal? Sebab ini lebih terukur dan jelas,” ungkapnya.

Di sesi yang berbeda, Wali Kota Bogor sekaligus Ketua APEKSI Bima Arya menanggapi ulasan dari Egi di atas. Namun, yang ia respons bukan pada kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kader melainkan lebih pada skema testing yang akan efektif jika difokuskan pada kelompok khusus, bukan acak.

Di luar itu, ia menengarai pentingnya diskusi antarpemerintah kota seluruh Indonesia terkait gebrakan-gebrakan dalam menanggulangi COVID-19.

“Kondisi seperti saat ini memang berbagai pihak penting untuk memiliki kemampuan konseptual, terutama para tenaga media, dan selain itu penting pula untuk saling berbagi strategi secara berkala antarpemerintah kota,” kata Arya.

Masih soal kader, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Fachmi Idris menambahkan bahwa bicara tentang kader sebenarnya seseorang sedang membicarakan peran masyarakat.

Menurut Fachmi, peran masyarakat untuk menanggulangi wabah adalah kunci. Dalam skenario penanganan bencananya, PMI sudah memikirkan konsep kader tersebut sebelum dunia dilanda pandemi, yaitu melalui program Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM).

SBM dalam hal ini, lanjut Fachmi, seperti detektif di tengah masyarakat yang bertugas untuk memantau dan kemudian membuat laporan. Pekerjaan semacam ini penting sebagai langkah efektif untuk melakukan mitigasi.

“Yang jelas, tentang kader atau relawan medis adalah gebrakan yang baik dan keren untuk menghadapi pandemi. Ini perlu untuk mengawal masyarakat hingga mereka berani untuk tes, melacak, dan melaporkan ke Puskesmas sebagai instansi medis yang paling dekat dengan mereka,” jelas Fachmi.

“Satu lagi yang tidak bisa dilupakan, jangan sampai kader yang ada di PMI ini orangnya sama dengan kader Puskesmas,” tambahnya.

Nasib kelompok rentan

Sementara itu, Kontributor Public Health Pandemic Talks Pritania Astari mengulas tentang rendahnya serapan dana COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Tania, sapaan akrabnya, berbeda-bedanya serapan anggaran COVID-19 berdampak pada penanganan pandemi yang timpang dan ini bisa mengakibatkan munculnya kelompok masyarakat yang denial dan ignorance sebagaimana di atas tadi.

Selama ini, lanjut Tania, boleh dibilang penanganan pandemi hanya fokus di Jawa. Lab Polymerase Chain Reaction (PCR) contohnya  masih terpusat di Jawa, padahal kasus COVID-19 sudah merata di berbagai penjuru Indonesia.

“Kenapa kelompok denial bisa muncul tidak bisa dilepaskan dari kenyataan ini, sehingga salah satu jalan keluarnya adalah anggaran daerah,” ungkap Tania.

Tania menambahkan, selain hal tersebut yang penting untuk diberi perhatian lebih oleh pemerintah adalah kelompok rentan. Kenyataan bahwa mereka lemah secara sosial dan ekonomi merupakan alasan mengapa demikian.

Pekerjaan mereka yang rentan berada di ranah non-formal. Mereka tidak bisa tidak harus keluar rumah dan tetap berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga potensi terpapar kelompok ini jauh lebih tinggi.

Akibatnya, jika tidak ada keberpihakan dari pemangku kebijakan, tegas Tania, dampaknya bisa pada dua hal: mereka akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang COVID-19 atau mispersepsi dan gerakan 3T akan sulit digalakkan.

“Sejauh pengalaman kami, terkait 3T, sebenarnya mereka kooperatif, mereka mau untuk tes, mau untuk berobat, asalkan ada fasilitas. Dengan ungkapan lain, jika pemerintah berani memberikan fasilitas, seperti kendaraan untuk pergi ke rumah sakit atau biaya untuk tes, mereka akan dengan senang hati melakukannya,” papar Tania dalam diskusi panel yang ditemani oleh Denok Safitri sebagai pembaca acara ini.

Acara yang juga ditayangkan langsung melalui Youtube BNPB ini ditutup oleh sambutan dari Deputy Country Representative TAF Hana Satriyo dan Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia (MCI) Ade Soekadis.

Keduanya mengungkapkan dukungan penuh atas progam LeaN On dan pentingnya masyarakat, khususnya kelompok difabel dan rentan, ikut andil secara langsung dalam penanggulangan pandemi COVID-19.