Gasifikasi PLN, Ratna Juwita: Skema Finansialnya Harus Transparan

Berita Baru, Jakarta – Pertamina akan segera mengganti sumber energi pada 52 pembangkit milik PT PLN dari bahan bakar minyak (BBM) ke liquefied natural gas (LNG).

Konversi tersebut yang selama ini disebut sebagai gasifikasi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menguraikan kebutuhan pasokan gas untuk 52 pembangkit tersebut sebesar 167 BBTUD (billion british thermal unit per day).

Nicke menghitung kapasitas 52 pembangkit listrik tersebut sebesar 1.870 Megawatt (MW).

Rencana itu akan direalisasikan selama empat tahap dalam dua tahun. Tahap pertama akan diselesaikan untuk 5 pembangkit pada tahun 2020.

Nicke menilai, gasifikasi ini akan memberikan penghematan bagi PLN dan juga dapat meningkatkan konsumsi gas domestik yang baru mencapi 60 persen.

“Nanti produksi (gas_red.) akan naik, jadi ini win-win. Bagi kami ada kepastian serapan, bagi PLN ada penghematan”. Jelas Nicke.

Sementara itu Direktur Utama PT. PLN Zulkifli Zaini pernah menguraikan bahwa adanya perubahan dari BBM ke LNG ini akan mengurangi biaya operasional tahunan dari Rp16 triliun menjadi hanya Rp12 triliun.

“Dari sini kami penghematan Rp4 triliun”. Ungkap Zulkifli.

PGAS Ketiban Sampur

Program gasifikasi pada perusahaan setrum itu merupakan tanggung jawab Pertamina sebagai holding Migas BUMN.

Dalam hal ini Pertamina menugaskan subholding Gas BUMN yaitu PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) untuk menyediakan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG.

Menurut PGAS, biaya investasi yang dibutuhkan untuk gasifikasi ini berkisar antara USD1,3 miliar – USD2 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

“52 titik semuanya harus dibangun regasifikasi unit, karena untuk mengubah LNG menjadi gas”. Tutur Syahrial Mukhtar, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGAS.

Komisi VII DPR RI Sambut Baik

Rencana gasifikasi pembangkit listrik tersebut rupanya juga mendapat perhatian dari Komisi VII DPR RI. Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari yang dikenal cukup kritis.

Ia menilai rencana gasifikasi ini sebagai berita baik. Sejak awal bertemu PLN, PGAS dan Pertamina, ia sudah berkali-kali meminta konversi dari BBM ke gas ini untuk mendukung penghematan PLN agar tidak terus merugi.

“PLN ini terus merugi. Neracanya selalu ditolong subsidi. Saya sudah sarankan penghematan, konversi gas adalah salah satu opsi. Alhamdulillah akhirnya mau realisasi”. Turutnya kepada beritabaru.co pada Jum’at pagi (28/2).

Ia juga mencermati misi penghematan dalam rencana gasifikasi pembangkit milik PLN tersebut.

Belum jelasnya skema investasi dari PGAS dan Pertamina, harus dipantau terus oleh pemerintah, DPR dan publik. Pelaksanaan investasi harus dilakukan seefisien mungkin.

“Skema finansialnya harus dibahas secara transparan. Kalo memang “worth it”, biarkan semua elemen turut mencermati dan memberi masukan supaya memberi yang terbaik”. Ucap Ratna.

Yang terpenting, imbuh Ratna, saat ada penurunan biaya dari proses gasifikasi ini, rakyat harus menjadi penerima manfaat yg terbesar.

“Sekali-sekali boleh lah TDL (tarif dasar listrik_red.) itu turun, jangan naik terus”. Sindirnya sambil tersenyum. [*]