Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

APBN 2019
Ratna Juwita saat membacakan pandangan Fraksi PKB terkait APBN 2019.

Fraksi PKB Nilai 4 Indikator Makro dalam APBN 2019 Meleset

Berita Baru, Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menyampaikan pandangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 dalam Paripurna Ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021, pada Selasa (18/8).

Ratna Juwita Sari, juru bicara Fraksi PKB memulai pandangannya dengan memberikan catatan kritis atas realisasi tujuh asumsi ekonomi makro yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR dalam APBN 2019 lalu. Menurutnya pemerintah telah berhasil memenuhi tiga indikator, tetapi empat indikator lainnya masih meleset dari asumsi awal.

Tiga indikator yang berhasil mencapai target yaitu inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price /ICP).

“Sedangkan empat indikator lainnya meleset dari target yang ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga Surat Perbendaharan Negara (SPN) tiga bulan, lifting minyak bumi dan lifting gas bumi”. Tutur Ratna ketika membacakan pandangan Fraksi PKB.

Ratna menguraikan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02 persen, tidak memenuhi target pada APBN TA 2019 sebesar 5,30 persen. Bahkan capaian ini menurun dari realisasi pertumbuhan tahun 2018 yang masih tumbuh sebesar 5,17 persen.

Secara khusus Jubir Fraksi PKB tersebut menilai pertumbuhan masih ditopang oleh komponen konsumsi yang berkontribusi sebesar 2,73 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi paling besar disebabkan oleh menurunnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari 2,16 persen pada 2018 menjadi hanya 1,47 di tahun 2019.

“FPKB mendesak agar pemerintah memperhatikan pemerataan antar wilayah. Peran Jawa dalam produk domestik bruto yang ditargetkan turun dari 57,6 persen tahun 2013 menjadi hanya 55,1 persen, justru naik menjadi 59,0 persen pada tahun 2019. Kontribusi wilayah Sumatera malah menurun dari 23,8 persen pada tahun 2013 menjadi 21,3 persen pada tahun 2019. Kontribusi wilayah Papua malah menyusut dari 1,83 persen pada tahun 2013 menjadi 1,70 persen pada tahun 2019”. Ucapnya kritis.