Fraksi PKB Dukung Penuh Pembentukan Badan Pelaksana EBT

Berita Baru, Jakarta – Sejak bergulirnya Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (EBT), perbincangan seputar transformasi dari penggunaan energi fosil menjadi energi yang ramah lingkungan semakin mengemuka.

Kali ini pembahasan tema tersebut juga dilakukan oleh Fraksi PKB dalam sebuah diskusi kelompok terfokus bertajuk “Pembentukan Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, Perlukah Dilakukan?”, pada Selasa (2/2) di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.

Diskusi tersebut menghadirkan berbagai kalangan antara lain Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi, anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari, Dirjen EBTKE – Kementerian ESDM Dadan Kusdian, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, Direktur IESR Fabby Tumiwa, dan anggota KADIN Halim Kalla.

Dalam pengantarnya Ratna Juwita mengapresiasi langkah pemerintah melalui Ditjen EBTKE – Kementerian ESDM melaui Dirjen EBTKE. Namun ia tetap menilai perlu adanya inovasi agar terjadi percepatan terhadap terlaksananya amanah RPJMN tersebut.

“Oleh karenanya kami Fraksi PKB memberikan support dalam hal legislasi melalui RUU EBT yang saat ini masuk dalam tahap pembicaraan tingkat fraksi,” ungkap Ratna.

Menurutnya, Indonesia harus mampu mengejar target 20 ribu MW di tahun 2025 dengan kerja super keras, karena sampai Juni 2020 baru memiliki 10,4 ribu MW.

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk mempercepat peningkatan bauran EBT, lanjut Ratna, adalah dengan memaksa PLN untuk melakukan transformasi bahan bakar fosil pada pembangkit listrik yang dimiliki.

“Tentunya dengan segala pertimbangan agar tidak membebani pemerintah dari segi anggaran, maupun masyarakat dari segi pembiayaan,” papar Ratna.

Selain itu dukungan akselerasi FPKB juga ditunjukkan dengan mendukung penuh pembentukan Badan Pelaksana EBT, dimana cantolan hukumnya diperkuat dalam RUU EBT yang sedang dibahas.

“Memang harus ada Badan Pelaksana Energi Baru Terbarukan, untuk melakukan akselerasi transisi energi secara berkelanjutan. Badan ini tentu akan membantu dan mempermudah kinerja Kementerian ESDM dan Dirjen EBTKE,” jelas Ratna.

Ratna juga menegaskan identitas politik PKB sebagai green party yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin.

“Saya sering menyebutnya sebagai legacy for prosperity, dan energi untuk kebaikan. Bisa,” pungkas Ratna.