Forum Multi Pihak Dukung Kebijakan Ramah Hutan di Papua

Berita Baru, Jakarta – Forum multi pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) merupakan suatu kerja sama lintas sektor atau stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, swasta, dan masyarakat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan.

Forum ini memiliki tujuan bersama untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pembangunan daerah. Setiap pihak membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Salah satu contoh MSF yang berhasil adalah MSF Kabupaten Sarmi, Papua. Forum ini telah berjalan sejak 2013 dan kembali aktif pada tahun 2021 dengan semangat Gerakan Sayang Sarmi (GSS), yang melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat umum, terutama para pemuda. MSF di Kabupaten Sarmi berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan.

Keberhasilan MSF Kabupaten Sarmi tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah. Agus Festus Moar, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, menyatakan bahwa kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil menjadi kunci kebangkitan Kabupaten Sarmi.

“Tanpa kerjasama dengan pemerintah, mereka akan mengalami kesulitan dalam membangun daerahnya,” kata Agus.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Irianto Jacobus, Direktur KIPRa Papua. Ia merasa diterima dengan baik dalam MSF Kabupaten Sarmi. Semua anggota MSF, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, memiliki semangat yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Bappeda di Kabupaten Sarmi mendukung forum ini dan menjadi penggerak dalam MSF,” tambah Irianto.

Pemerintah daerah lain, seperti Kabupaten Jayapura dan Merauke, juga memberikan dukungan terhadap kolaborasi melalui MSF dan berencana mereplikasinya di daerah mereka. Lukman Enrico Rayhatson, Sekretaris BAPPEDA Jayapura, menyambut baik kehadiran MSF di Jayapura terutama jika terkait dengan komponen ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Jayapura, sudah ada Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola hutan adat.

Pengelolaan hutan adat membutuhkan perencanaan anggaran yang mempertimbangkan aspek ekologis. Naomi Marasian, Direktur Pt. PPMA, menyampaikan pentingnya Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dalam mendukung pengelolaan hutan adat di Papua. Namun, hal ini memerlukan waktu, sumber daya, dan kolaborasi yang lebih lanjut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke juga mendukung inisiatif kolaborasi untuk pembangunan daerah. Leon Adrian Gebze, Sekretaris BAPPEDA Litbang Merauke, menganjurkan pembuatan target bersama antara pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat umum lainnya yang terlibat dalam MSF. Target bersama ini diharapkan dapat dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) untuk menjalankan program dengan komitmen yang kuat.

Partisipasi pemerintah daerah dan semangat kolaborasi kelompok masyarakat sipil dalam pembangunan di Kabupaten Sarmi, Jayapura, dan Merauke sangat menggembirakan. PATTIRO, sebuah lembaga advokasi, berkomitmen untuk mempromosikan kerja sama ini melalui advokasi di tingkat nasional. “Kami akan mencoba menyinkronkan rencana aksi di tingkat pusat dengan apa yang telah dilakukan di tingkat kabupaten,” ungkap Bejo Untung, Direktur Eksekutif PATTIRO.