Forum Kemitraan Nasional RAN PE 2023: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Hadapi Tantangan Ekstremisme

Berita Baru, Jakarta –  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyelenggarakan Forum Kemitraan Nasional Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2023 di Hotel Sultan, Selasa (1/8/2023).

Forum yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat dalam upaya mengatasi ekstremisme ini, menghadirkan berbagai narasumber dan peserta dari berbagai bidang yang relevan.

Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto dalam sambutannya menyampaikan forum kemitraan nasional ini merupakan wadah koordinasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan masyarakat dengan pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan.

“Pembentukan forum nasional ini merupakan bukti keseriusan pemerintah yang mendorong aktif seluruh komponen masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan,” tutur Andhika.

Lebih lanjut, Andhika menjelaskan selama pelaksanaannya, RAN PE telah banyak melaksanakan rencana aksi program. Sehingga ia berharap ke depan pertemuan kemitraan nasional ini menjadi sarana untuk terus berjuang bersama-sama.

“Harapan kita ke depan semakin menunjukkan kontribusi nyata dari seluruh pemangku kepentingan demi kesuksesan RAN PE ini. Semoga kerja keras kita mendapatkan hasil yang baik,” pungkas Andhika.

Tantangan Implementasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi menyampaikan secara umum pola kemitraan dalam pelaksanaan RAN PE maupun dalam upaya penanggulangan ekstremisme kekerasan secara luas sudah berjalan dengan baik.

Kendati demikian, Mujtaba juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, tantangan terkait data, ini salah satu tanda kemitraan berjalan baik adalah tingkat pertukaran data antar pemangku kepentingan.

“Setiap unsur anggota kemitraan memiliki jenis data yang dibutuhkan untuk membangun upaya intervensi berjalan maksimal. Masih adanya tumpang tindihan dalam hal ini menunjukkan pertukaran data kita belum maksimal,” tutur Mujtaba.

Kedua, lanjut Mujtaba adalah hambatan kapasitas yang memadai untuk menggerakkan aksi tertentu. Ia berharap kemitraan ini dapat membagikan sumber daya manusia yang tidak dimiliki satu unsur namun dimiliki oleh yang lain agar saling mengisi.

“Yang ketiga, adalah dana. Ini sudah sangat jelas adalah tantangan yang kerap disuarakan oleh unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk mengatasi masalah ini,” jelas Mujtaba.

Mujtaba juga mengatakan juga penting meningkatkan kemitraan di daerah. Ia mengatakan kemitraan di daerah penting untuk diwujudkan yang mana pada saat ini masih sangat terbatas.

“Kita perlu bersama-sama mendorong kemitraan yang memakai unsur daerah, agar aksi RAN PE di daerah berjalan optimal. Kami percaya forum ini akan menelurkan kesepakatan dalam upaya mengatasai tantangan,” papar Mujtaba.

Dengan terselenggaranya forum ini diharapkan akan tercapainya kesepahaman tentang isu-isu strategis kemitraan dan rencana aktivitas utama untuk Forum Kemitraan Nasional RAN PE tahun 2023-2024. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan guna mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang lebih efektif.

Forum Kemitraan Nasional RAN PE 2023 merupakan langkah nyata dalam mendekatkan pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan upaya ini dapat semakin komprehensif dan berhasil menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan damai bagi seluruh warga negara Indonesia.