Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Forum BEM DIY Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Hingga Penundaan Pemilu
Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Syaidurrahman Alhuzaify saat orasi pada aksi mahasiswa yang tergabung dalam FBD di Titik 0 KM, Sabtu (9/4/2022) (foto: Beritabaru.co)

Forum BEM DIY Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Hingga Penundaan Pemilu



Berita Baru, Yogyakarta – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa DI Yogyakarta (FBD) menggelar aksi menolak kenaikan BBM, naiknya harga komoditas pokok, serta wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa presiden.

Aksi yang bertajuk “Jogja Berdering” tersebut dilakukan di titik 0 Km Malioboro Yogyakarta yang diikuti oleh sekitar 900 mahasiswa yang berasal dari 30 lebih kampus yang tergabung dalam FBD.

“Tak hanya itu, beberapa isu turunan seperti maraknya konflik agrarian sebagai imbas dari percepatan pembangunan selama beberapa periode belakangan, komersialisasi dan reduksi kebebasan akademik di lingkungan pendidikan, serta isu klitih yang belakangan kembali mencuat di DIY turut menjadi persoalan yang disuarakan,” demikian rilis aksi yang diterima Beritabaru, Sabtu (9/4/2022).

Menurut mereka, krisis multidimensi yang melanda hari ini menempatkan Indonesia di titik nadir terparahnya sejak lebih dari 1 dekade terakhir.

“Kenaikan harga minyak goreng dan BBM, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode presiden, serta proyek pembangunan yang mengesampingkan kepentingan rakyat menjadi bukti nyata dari krisis ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang berpotensi menghasilkan efek domino lebih besar apabila dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Hal tersebut, menurut mereka semakin diperparah dengan ketidaktegasan pemerintah terhadap kelompok pengusaha yang bertindak merugikan, inkompetensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan antisipatif dan tepat sasaran, hingga kelalaiannya dalam mengabaikan krisis dan justru disibukkan dengan prioritas lain yang sifatnya tidak mendesak.

“Situasi ini mendorong mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyuarakan kepentingan dan memantik kesadaran yang lebih luas lagi kepada masyarakat, bahwa pemerintah harus kembali pada tugasnya untuk menyejahterakan rakyat bukan justru menjaga kepentingan korporat,” pungkasnya.