Berita

 Network

 Partner

FKUB Kota Depok Bantah Adanya Pungutan Retribusi

FKUB Kota Depok Bantah Adanya Pungutan Retribusi

Berita Baru, Depok – Disebut mengutip retribusi dari pengurus Masjid untuk rekomendasi perijinan tempat ibadah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Depok memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang telah beredar, Rabu (11/08).

“Tidak benar jika FKUB memungut dana ataupun retribusi terhadap tempat-tempat ibadah yang ingin mendapatkan IMB tempat ibadah,” kata Ketua FKUB Kota Depok, Al-Habib Muhsin Ahmad Al-Athas di Cafe and Resto Meet Up.

Dia menyesali, dalam pemberitaan tersebut ada pernyataan Abdul Hamid yang merupakan anggota DPRD Kota Depok. Namun, belum memahami Peraturan Bersama Menteri (PBM).  

“FKUB sangat menyesalkan pernyataan saudara Abdul Hamid anggota DPRD Kota Depok dari Partai PKB adalah tidak benar, karena ketidakpahaman atas Peraturan Bersama Menteri No. 8/9 Tahun 2006,” ketus Al Habib Muhsin.

Berita Terkait :  Soal Pungutan Retribusi, Begini Tanggapan DKM di Kecamatan Tapos

“Intinya banyak pihak yang belum memahami tentang FKUB, kita sangat menyesalkan kenapa langsung menyampaikan sebuah pernyataan tanpa ada kroscek atau tabayun kepada kita,” lanjutnya.

Untuk itu, dia menegaskan, agar media yang menayangkan berita itu dan anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKB tersebut supaya segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik.

Lebih lanjut, Al Habib Muhsin menyatakan, akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika, permintaan pihaknya tidak terpenuhi.

“Menghimbau kepada yang bersangkutan untuk segera klarifikasi dan minta maaf atas kecerobohannya dalam waktu 1 x 24 jam secara media. Jika tidak melakukan klarifikasi dan minta maaf, kami FKUB kota Depok akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Berita Terkait :  Stok Solar Langka, Antrean Panjang Hiasi SPBU Golokan Gresik

Senada, Wakil Sekretaris FKUB Kota Depok, Mangranap Sinaga menerangkan, pernyataan dalam pemberitaan tersebut merupakan suatu kebohongan.

Ranap mengungkapkan, pihaknya justru kerap membantu memberikan rekomendasi dan informasi mengenai, prosedur perijinan rumah ibadah di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Kami menyampaikan bahwa FKUB justru membantu mempermudah pemberian rekomendasi dan memberikan informasi bagaimana cara mengurus perizinan di kantor Walikota,” tandasnya.