Fitra Minta Pemda Hentikan Pemborosan

Berita Baru, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta agar Pemerintah Daerah (pemda) untuk berhenti menunjukkan perilaku boros. Hal ini disampaikan oleh Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik.

Taufik mengatakan pemda masih menunjukkan perilaku boros, yakni tidak efisien dalam membelanjakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mencontohkan seperti Provinsi Riau, rerata setiap tahun lebih dari 24,6 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai, 13 persen untuk belanja operasional rutin pemerintah melalui dinas-dinas. 

“Sementara untuk belanja langsung yang berdampak terhadap masyarakat sangat kecil,” kata Taufik dalam keterangan tertulis Senin, (26/4/2021).

Taufik menyebut bahwa, di Provinsi Riau pada tahun 2021 adalah tahun dengan alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terkecil dalam lima tahun terakhir. 

Sementara lainnya, tambah Taufik, pemerintah provinsi Riau masih saja menganggarkan untuk program infrastruktur yang tidak prioritas dan bukan menjadi kewenangannya, seperti Program pembangunan gedung korem yang seharusnya menjadi kewenangan pusat. 

“Sebelumnya untuk kantor Polda Riau, Kejaksaan Riau juga dibangun dan dibebankan pada APBD Riau,” ujar Taufik.

Fitra Riau mencatat, untuk ketiga bangunan tersebut dialokasikan anggaran mencapai Rp 521 miliar. Praktek boros anggaran juga terjadi di anggaran perjalanan dinas. Provinsi Riau setiap tahun menganggarkan anggaran perjalanan dinas rata-rata Rp 405 miliar setiap tahun. Perjalanan dinas yang paling besar ada di DPRD Riau.

Selain itu, kata Taufik, pemda juga masih cenderung boros dengan belanja rutin yang digunakan untuk penunjang pelaksanaan program belanja operasi. Setiap tahun rerata 15 persen dari belanja langsung pemerintah daerah yang dikelola oleh OPD untuk belanja rutin. Seperti ATK, perbaikan gedung kantor, pemeliharaan sarana pemerintah, termasuk didalamnya pakaian dinas pemerintah yang menghabiskan belanja sebesar Rp 9,2 miliar.

Dengan demikian, ujar Taufik, Fitra mendesak Pemda Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota untuk saatnya berbenah dari sisi kebijakan anggaran. 

“Komoditi primadona migas sudah tidak lagi menjadi sumber keuangan untuk bergantung, apalagi situasi 2021 ini adalah cerminan dari untuk tahun-tahun yang akan datang,” tandas Taufik.