FITRA Menilai Wajar Anies Minta Percepatan Pencairan DBH

“Karena jumlah totalnya relatif besar, yakni Rp 18,15 triliun,” ujar Misbah dalam keterangan tertulisnya kepada Beritabaru.co, Sabtu (18/4).

Berita Baru, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengatakan wajar permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mempercepat pencairan sisa dana bagi hasil (DBH) 2019.

Misbah menyatakan DKI Jakarta maupun daerah-daerah lain saat ini kebingungan untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran penanganan Covid-19.

“Persoalannya, ada pada cadangan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk DKI,” ujarnya.

Hingga Maret 2020, FITRA mencatat pendapatan daerah yang masuk ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru Rp 11,62 triliun atau 14,15 persen dari total pendapatan. Selain itu, ditambah dengan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun lalu hanya sebesar Rp5,5 triliun.

“Jumlahnya baru sekitar Rp19,55 triliun,” tutur Misbah.

Lebih lanjut, menurut Misbah anggaran yang digunakan untuk belanja, termasuk gaji pegawai, belanja barang atau jasa dan modal sudah mencapai Rp 9,88 triliun atau 12 persen dari total belanja daerah.

“Artinya, ruang fiskal DKI saat ini sangat sempit,” kata dia.

FITRA menilai kondisi yang lebih buruk dapat dialami oleh daerah-daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) nya tidak sebesar DKI Jakarta.

“Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, baik dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus,” katanya.

“Terutama di tingkat kabupaten/kota. Makanya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan musti memikirkan cara percepatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa,” imbuh Misbah.

Misbah menambahkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit laporan keuangan daerah 2019 amat krusial.

“Saya pikir BPK perlu memprioritaskan audit untuk daerah-daerah dengan pandemi Covid-19 terparah agar pencairan sisa DBH bisa segera direalisasikan, pungkasnya.