Erdogan: Turki Butuh Konstitusi Baru

Berita Baru, Internasional – Pada hari Senin (1/2), Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, bahwa waktu telah tiba bagi Turki untuk memiliki konstitusi baru.

“Mungkin ini waktunya untuk memperdebatkan konstitusi baru. Kami akan segera mempresentasikan kepada publik ide-ide kami tentang paket reformasi baru – filosofi, tujuan, dan tujuannya,” katanya kepada wartawan.

Erdogan, seperti dilansir dari Sputnik News, Selasa (2/2), mengatakan konstitusi baru harus ditulis secara transparan dengan bantuan rakyat. Dia tidak merinci kemungkinan perubahan.

Turki mengadakan referendum pada 2017 tentang amandemen konstitusi yang memungkinkan Erdogan memenangkan kekuatan baru dengan meminta negara itu beralih dari demokrasi parlementer ke sistem presidensial. Pemungutan suara tersebut menyusul upaya kudeta yang gagal pada Juli 2016.

Pada April 2018, Erdogan mengumumkan pemilihan presiden dan parlemen cepat, menjelaskan langkah tersebut dengan perlunya beralih ke sistem presidensial di negara tersebut dan menegakkan amandemen konstitusi yang diadopsi pada tahun 2017.

Setelah amandemen, hubungan antara Turki dan Uni Eropa memburuk tajam, dengan para pemimpin Uni Eropa meningkatkan kritik mereka terhadap Erdogan. Pada akhir Januari, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan bahwa Ankara siap memenuhi semua persyaratan untuk bergabung dengan UE, tetapi blok tersebut tidak bersedia memberikan keanggotaan ke Turki karena alasan politik. Menyusul keluarnya Inggris dari blok tersebut, Erdogan meminta UE untuk memberikan keanggotaan Turki.

Negosiasi tentang aksesi penuh Turki ke Uni Eropa dimulai pada tahun 2005. Namun, hubungan antara Brussel dan Ankara memburuk sepanjang tahun 2020 karena ketidaksepakatan yang sudah berlangsung lama tentang Islamisme dan hak asasi manusia, serta perseteruan besar seputar pengeboran gas Turki di Yunani dan Siprus, perairan teritorial yang diklaim di Mediterania Timur.

Kembali pada tahun 2017, Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak lagi membutuhkan keanggotaan di blok tersebut, dan akan mengikuti jalannya sendiri. Pemimpin Turki itu menambahkan bahwa kebijakan UE terikat pada Turki, tetapi Brussel tidak mendukung Ankara dalam perangnya melawan terorisme.