Embargo Senjata Iran Tidak Diperpanjang, Israel Kecam DK PBB

Berita Baru, Internasional – Pada hari Sabtu (15/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyebut keputusan Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengizinkan perpanjangan embargo senjata di Iran sebagai skandal. Ia juga mengatakan bahwa Israel akan terus erat bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk menolak apa yang dia sebut sebagai ‘agresi Iran’.

Hal itu dikatakan oleh Netanyahu melalui sebuah utas cuitan Twitter dari kantor resminya.

“Keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk tidak memperbarui embargo senjata terhadap Iran adalah skandal. Terorisme dan agresi Iran mengancam perdamaian kawasan dan seluruh dunia. Alih-alih menentang penjualan senjata, DK PBB justru mendorong mereka,” kata Netanyahu, dikutip oleh kantornya.

“Kami akan terus bertindak dalam kerjasama yang erat dengan AS dan negara-negara di kawasan untuk memblokir agresi Iran. Negara Israel akan terus bertindak dengan kekuatan penuh terhadap siapa pun yang berusaha merusak keamanannya,” imbuh Netanyahu.

Pada hari Jumat (14/8), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo lebih dulu mengecam penolakan DK PBB terhadap penawaran resolusi yang diberikan AS.

Pompeo mencatat bahwa pemerintahan Trump akan terus melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa Iran tidak dapat membeli dan menjual senjata di pasar internasional.

“DK PBB menolak resolusi yang masuk akal untuk memperpanjang embargo senjata selama 13 tahun terhadap Iran dan membuka jalan bagi negara sponsor terorisme terkemuka dunia untuk membeli dan menjual senjata konvensional tanpa batasan khusus PBB untuk pertama kalinya dalam satu dekade,” kata Pompeo pada hari Jumat.

Sebelum muncul kecaman itu, pada hari yang sama, DK PBB menolak rancangan resolusi yang diperkenalkan oleh AS untuk memperpanjang tanpa batas waktu embargo senjata terhadap Iran seperti yang tertuang dalam kesepakatan nuklir Iran 2015 atau JCPOA yang akan berakhir 18 Oktober.

Mengutip Sputnik, proposal reolusi AS itu sudah diajukan AS sejak bulan Juli. Presiden DK PBB Dian Triansyah Djani pada bulan Juli mengatakan bahwa resolusi tersebut belum mendapat dukungan yang diperlukan untuk bisa diadopsi atau diterima.

Hal itu dikarenakan hanya dua anggota yang setuju, yaitu AS dan Dominika. Sementara, Rusia dan China menolak keras resolusi itu. Lalu 11 negara abstain.

Hingga pada Jumat kemarin, dalam pemungutan suara DK PBB terkait kesepakatan nuklir 2015, hasilnya tetap sama: dua suara setuju, dua suara menentang, 11 abstain.

“Resolusi itu belum juga diambil karena gagal mendapatkan jumlah suara yang dibutuhkan,” kata Djani.

Mengomentari penolakan DK PBB terhadap upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran, Duta Besar Iran dan Perwakilan Tetap untuk PBB Majid Takht Ravanchi, mengatakan bahwa hasil pemungutan suara itu sekali lagi menunjukkan kelemahan AS.

“AS harus belajar dari bencana ini. Upaya untuk menjatuhkan sanksi ‘snapback’ adalah ilegal, dan ditolak oleh komunitas internasional, seperti yang terbukti hari ini,” kata Ravanchi dalam sebuah pernyataan di Twitter pada hari Sabtu.

Dengan demikian, embargo senjata terhadap Iran akan berakhir pada 18 Oktober, di bawah ketentuan kesepakatan nuklir 2015, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang menyarankan Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.