EKONOMI DAN KEUANGAN – Beritabaru.co

Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

Beritabaru.co — Wed, 18 Dec 2024 09:49:41 +0000

Berita Baru, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 17-18 Desember 2024. Suku bunga deposit facility juga tetap berada di level 5,25 persen, sementara suku bunga lending facility tidak berubah di posisi 6,75 persen.

"Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

Perry menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga inflasi tetap terkendali dalam rentang target 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Perry menekankan bahwa kebijakan moneter saat ini difokuskan pada stabilitas nilai tukar rupiah, terutama di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

"Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan pada stabilitas nilai tukar rupiah mengingat meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global," jelasnya.

Perry menambahkan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan dinamika ekonomi terkini. Langkah ini dilakukan untuk mempertimbangkan ruang penyesuaian suku bunga kebijakan moneter di masa mendatang.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Perry.

Keputusan BI ini mencerminkan sikap kehati-hatian dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global yang belum mereda. BI juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Akan Tambah Utang Rp775,86 Triliun pada 2025

Beritabaru.co — Thu, 05 Dec 2024 07:06:43 +0000

Berita Baru, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan jumlah utang negara pada 2025 hingga mencapai Rp775,86 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi utang tahun 2024 yang diperkirakan sebesar Rp553,1 triliun. Rencana ini tertuang dalam Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Penambahan utang tersebut akan direalisasikan melalui beberapa mekanisme pembiayaan. Salah satunya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang ditargetkan mencapai Rp642,6 triliun, meningkat signifikan dari target tahun ini yang hanya Rp451,9 triliun. Pembiayaan melalui SBN akan dilakukan dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Selain itu, pemerintah juga merencanakan penarikan pinjaman sebesar Rp133,30 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan target tahun sebelumnya yang hanya Rp101,3 triliun. "Dalam pengelolaan utang, pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan fiskal serta mengurangi risiko kerentanan fiskal," demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembiayaan utang akan difokuskan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan memiliki tenor menengah hingga panjang. Selain itu, pemerintah berjanji tetap menjaga batas rasio utang di bawah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan menjaga pengelolaan utang tetap terkendali. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan berbagai program prioritas, meskipun tantangan pengelolaan utang menjadi perhatian utama bagi keberlanjutan fiskal ke depan.

Neraca Perdagangan Indonesia Meningkat Jadi 3,26 Miliar Dolar AS pada September 2024

Beritabaru.co — Wed, 16 Oct 2024 07:19:40 +0000

Berita Baru, Jakarta - Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 mencatat surplus sebesar 3,26 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan surplus bulan sebelumnya yang mencapai 2,78 miliar dolar AS. Bank Indonesia menilai surplus ini sebagai sinyal positif dalam memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional. Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Pemerintah dan otoritas terkait guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," demikian pernyataan Bank Indonesia pada Rabu (15/10/2024). Kenaikan surplus pada bulan September ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas. Neraca nonmigas mencatat surplus sebesar 4,62 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor nonmigas mencapai 20,91 miliar dolar AS. Peningkatan ekspor ini didorong oleh kuatnya ekspor produk manufaktur dan komoditas berbasis sumber daya alam, seperti besi dan baja, batu bara, serta nikel. Menurut Bank Indonesia, negara-negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia masih didominasi oleh Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Ketiga negara ini tetap menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekspor Indonesia pada sektor nonmigas. Sementara itu, neraca perdagangan migas pada September 2024 mencatat defisit sebesar 1,36 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan defisit ini sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar daripada penurunan ekspor migas. Bank Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian penting dalam memperbaiki keseimbangan perdagangan secara keseluruhan. Dengan capaian surplus ini, Bank Indonesia optimis ketahanan eksternal Indonesia akan semakin terjaga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang.

Kurang Dari Tiga Bulan Buka 11 Outlet Baru, Almaz Fried Chicken Mulai Ekspansi Keluar Jabodetabek

Slamet Makhsun — Mon, 07 Oct 2024 11:03:53 +0000

Beritabaru.co - Pertumbuhan bisnis Almaz Fried Chicken bergerak cepat. Dalam tiga bulan, brand yang dikenal sebagai Ayam Goreng Saudi ini disambut antusias sehingga mampu membuka 11 outlet baru dan siap ekspansi ke luar Jabodetabek serta membawa optimisme bagi industri waralaba (franchise) khususnya makanan cepat saji di Indonesia. Okta Wirawan, CEO & Founder Almaz Fried Chicken mengatakan pertumbuhan ini menjadi bukti atas sejumlah hasil riset yang menyebut bahwa fried chicken merupakan salah satu makanan paling populer di Indonesia dan menjangkau segala usia. Meski begitu, belakangan ini pasokan untuk memenuhi demand masyarakat tersendat seiring munculnya sentiment negatif terhadap brand tertentu. ”Almaz hadir sebagai solusi. Menawarkan cita rasa unik yang dapat menjadi favorit baru masyarakat Indonesia. Tentu saja dengan mengedepankan kualitas dan standar mutu yang tinggi,” ucapnya usai meresmikan outlet Almaz Fried Chicken ke-11 di Cinere, Depok, Jawa Barat. Secara bisnis, Okta mengatakan, sektor F&B di Indonesia juga tetap positif dan konsisten tumbuh setiap tahunnya. Pada tahun 2023, menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) industri makanan dan minuman tumbuh positif sebesar 4,47% dan berkontribusi terhadap PDB industri non-migas sebesar 39,10%. Adapun terhadap PDB nasional sumbangannya mencapai 6,55%. Maka Okta berharap kehadiran Almaz Fried Chicken bisa membawa optimisme terhadap industri F&B nasional khususnya waralaba makanan cepat saji untuk bisa lebih bergairah kembali. ”Harapan kami ini akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan berkontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi negara.” Pertumbuhan pesat Almaz tidak lepas dari kemitraan strategis yang dijalankan dengan NS Consulting sebagai franchise aggregator ecosystem dan platform online Buka Outlet. NS Consulting yang diprakarsai oleh Nilamsari Sahadewa dan telah berpengalaman panjang di industri franchise maupun bisnis kemitraan selama lebih dari dua dekade melalui brand Kebab Turki Babarafi, turut memainkan peran penting dalam membantu Almaz dalam mengembangkan sistem bisnis kemitraan melalui dukungan berupa sistem operasional yang terstruktur serta strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. ”Dengan dibukanya outlet baru di berbagai daerah, Almaz Fried Chicken membuka peluang kemitraan yang eksklusif di luar Jabodetabek. Ini memberikan kesempatan bagi para mitra dari luar Jabodetabek untuk bergabung dan berkembang bersama Almaz Fried Chicken,” ujar Nilamsari. Nilamsari juga berharap kesuksesan Almaz Fried Chicken yang secara cepat menyebar melalui banyak outlet baru bisa mendorong industri franchise F&B di Indonesia lebih bergairah. ”Semoga menciptakan optimisme di industri sehingga bisa berkontribusi positif kepada negara melalui pembukaan lapangan kerja serta mendorong perekonomian Indonesia yang lebih kuat.” (*) Referensi: https://bukaoutlet.com/

Krisis Industri Tekstil: Lebih dari 15 Ribu Buruh Terkena PHK

Beritabaru.co — Mon, 30 Sep 2024 04:14:03 +0000

Berita Baru, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat setidaknya 15.114 buruh tekstil di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan tujuh pabrik selama periode Januari hingga Agustus 2024. Penurunan permintaan pasar menjadi alasan utama di balik runtuhnya industri ini.

Ristadi, Presiden KSPN, menyampaikan bahwa kondisi industri tekstil semakin memprihatinkan, dengan banyak pabrik yang terpaksa menghentikan operasinya. "Pabrik tekstil terus tumbang karena permintaan pasar yang menurun," ungkapnya dalam pernyataan yang dilansir CNBC Indonesia pada Minggu (29/9/2024). Dalam wawancara terpisah pada Juni lalu, Ristadi juga menjelaskan bahwa beberapa perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. "Mau PHK, dia [pengusaha] gak ada uang, mempekerjakan juga gak ada pekerjaan," jelasnya kepada CNN Indonesia, menggambarkan dilema yang dihadapi oleh banyak pengusaha di sektor ini. Meskipun telah banyak PHK yang terjadi, Ristadi memperingatkan bahwa ancaman PHK lebih lanjut masih membayangi industri tekstil. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan mengambil langkah nyata guna mencegah krisis ini semakin memburuk. Di sisi lain, Pengadilan Niaga di Semarang memutuskan kepailitan PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex) pada Agustus 2024, menambah kekhawatiran bagi 510 pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Panamtex, yang telah berdiri sejak 1994 dan terkenal dengan produksi Sarung Tenun BINSALEH, Sarung GOYOR, dan Surban, saat ini masih berupaya bertahan dengan mengajukan kasasi untuk tetap beroperasi meskipun dalam kapasitas terbatas. Adapun rincian perusahaan tekstil anggota KSPN yang telah melakukan PHK sejak awal 2024, antara lain:

PT Dupantex, Jawa Tengah: PHK sekitar 700 karyawan
PT Alenatex, Jawa Barat: PHK sekitar 700 karyawan
PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK sekitar 500 karyawan
PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK sekitar 700 karyawan
PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK sekitar 400 karyawan
PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK sekitar 8.000 karyawan
PT Sinar Panca Jaya, Jawa Tengah: PHK sekitar 340 karyawan

Dengan situasi yang semakin tidak menentu ini, sektor tekstil di Indonesia tampaknya memerlukan perhatian dan dukungan serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi para pekerja dan pabrik yang masih beroperasi.

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp775 Triliun di 2025 Melalui SBN dan Pinjaman Luar Negeri

Beritabaru.co — Fri, 27 Sep 2024 02:47:54 +0000

Berita Baru, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menarik utang sebesar Rp775 triliun pada 2025. Menurut Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, mayoritas pembiayaan tersebut akan diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). "Penerbitan SBN sebesar Rp642,5 triliun, sedangkan penarikan pinjaman mencapai Rp133 triliun," jelas Riko dalam media gathering di Serang, Banten, pada Kamis (26/9). Riko juga menambahkan bahwa pinjaman tersebut berasal dari dua sumber, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri diperkirakan sebesar Rp5,2 triliun, sementara pinjaman luar negeri mencapai Rp128,1 triliun. "Pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri umumnya meningkat di akhir periode lima tahun," ujarnya. Riko mengungkapkan, fenomena peningkatan pinjaman di tahun kelima periode APBN bukanlah hal baru. "Biasanya, dalam periode awal, kementerian lembaga bergerak perlahan dalam penarikan pinjaman. Namun, penarikan cenderung meningkat di tahun ketiga, keempat, dan kelima," tambahnya. Sementara itu, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, disebutkan bahwa pengelolaan utang dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa penarikan utang ini akan dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan. Selain untuk mendukung pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. "Pengelolaan utang tidak hanya untuk memenuhi pembiayaan APBN, tetapi juga sebagai langkah pengembangan pasar keuangan dalam negeri," bunyi keterangan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara minimalisasi biaya pembiayaan dan tingkat risiko yang dapat diterima.

Transformasi Digital Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan

Beritabaru.co — Mon, 23 Sep 2024 08:14:20 +0000

Berita Baru, Jakarta - Dalam lima tahun terakhir, akselerasi transformasi digital nasional telah berjalan pesat, terutama setelah pandemi. Partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam mengembangkan model bisnis berbasis digital semakin meningkat. Digitalisasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah telah mendukung efisiensi kerja serta meningkatkan perolehan pajak dan retribusi, yang berkontribusi pada resiliensi ekonomi nasional. Guna memperkuat capaian ini, Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 digelar di Jakarta pada 23 September, mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga dan seluruh kepala daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan tiga strategi utama untuk menguatkan ekosistem transaksi digital di daerah. Pertama, inovasi digitalisasi pembayaran dengan mendorong inovasi model bisnis oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan literasi digital. Kedua, pembangunan infrastruktur pembayaran yang stabil dan sesuai standar internasional. Ketiga, konsolidasi industri, termasuk mendorong peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam digitalisasi pembayaran. "Keandalan infrastruktur sistem pembayaran akan dioptimalkan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah," jelas Perry. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga memberikan empat arahan strategis dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah. "Pertama, percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong perekonomian, serta penguatan ekosistem transaksi digital Pemda melalui BPD," ungkapnya. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, turut menekankan pentingnya integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan infrastruktur digital dan kualitas SDM. Menurutnya, "Sinkronisasi belanja fiskal pusat dan daerah, serta inovasi dalam ekosistem digital adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi daerah." Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, menambahkan bahwa digitalisasi pemerintahan telah meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks e-government, naik 43 peringkat sejak 2018. "Pembayaran digital harus menjadi fokus Satgas P2DD untuk memastikan transaksi yang instan dan aman," jelas Anas. Rakornas ini juga memberikan apresiasi kepada Pemda yang berhasil mendorong digitalisasi daerahnya, termasuk penghargaan Championship TP2DD 2024 bagi Pemda dan BPD terbaik di berbagai wilayah Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi 8% di Era Prabowo Sulit Tercapai Tanpa Industrialisasi

Beritabaru.co — Mon, 23 Sep 2024 03:14:09 +0000

Berita Baru, Jakarta - Universitas Paramadina dan INDEF menggelar diskusi panel bertema "Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo: Mustahil Tumbuh 8% Tanpa Industrialisasi" pada Minggu (22/9/2024). Dalam diskusi ini, sejumlah pakar ekonomi menyampaikan analisis dan kritik tajam terkait tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan dalam 8 Asta Cita Prabowo. Eisha M. Rachbini, Direktur Program INDEF, memaparkan bahwa salah satu tujuan besar kebijakan ekonomi Prabowo adalah hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai ekonomi nasional. Namun, ia mengkritisi bahwa konsep hilirisasi dalam kebijakan ini belum cukup kuat. "Hilirisasi, jika dilihat pada jurnal-jurnal internasional, masih sedikit digunakan untuk mengukur perubahan ekonomi dari berbasis komoditas menjadi negara industri berbasis manufaktur yang tinggi. Istilah industrialisasi lebih sering dipakai untuk mengukur kemajuan negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika," jelas Eisha. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia pernah mencapai industrialisasi pada era Orde Baru dengan pertumbuhan mencapai 8–9%. "Pada periode 1989 hingga 1996, industri manufaktur kita terus meningkat dari 19% menjadi 25%, dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pada dekade terakhir kontribusi sektor industri terus menurun. Bahkan pada 2023 hanya tumbuh 18%, sangat rendah dibandingkan prestasi di tahun 80-an, menunjukkan tanda-tanda deindustrialisasi dini," tambahnya. Kualitas Pertumbuhan Lebih Penting dari Angka Dalam paparan yang lain, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa meski target pertumbuhan ekonomi 8% tampak ambisius, pemerintah harus lebih fokus pada kualitas pertumbuhan. "Sejarah mencatat Indonesia pernah mencapai pertumbuhan di atas 8% beberapa kali, namun hal itu disebabkan oleh boom minyak. Industrialisasi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan," katanya. Ia juga mengkritisi arah kebijakan ekonomi yang lebih mengedepankan sektor jasa dibanding industri manufaktur. "Pemerintah tidak melihat industri sebagai faktor penting. Fokusnya lebih pada sektor yang kurang penting, sementara manufaktur terus mengecil. Akibatnya, industri jasa yang berkembang di Indonesia bergantung pada barang-barang impor, karena manufaktur lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan," jelas Wijayanto. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, pengelolaannya belum optimal. "Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam cadangan minerba utama dunia, tetapi jika dihitung per kapita, kita hanya berada di peringkat ke-39. Ini menunjukkan bahwa sumber daya kita tidak cukup untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya segelintir pihak, yakni oligarki," ujar Wijayanto. Guru Besar bidang Ekonomi Universitas Paramadina, Didin S. Damanhuri turut menyoroti kemunduran sektor manufaktur di Indonesia. Menurutnya, saat ini, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5%, tetapi pertumbuhan industri manufaktur hanya sekitar 4%, yang berdampak pada kesempatan kerja formal. "Mereka yang tidak bisa masuk ke sektor formal akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal," ujar Didin. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi yang sangat radikal. "Pada akhir pemerintahan Jokowi, pertumbuhan industri manufaktur turun di bawah 18%. Meskipun ada hilirisasi, praktiknya hanya berlaku untuk sektor nikel, dan itu pun dengan kontroversi besar karena keterlibatan tenaga kerja asing dari China," kata Didin. Didin juga menegaskan pentingnya menetapkan kebijakan industrialisasi yang jelas untuk mendorong reindustrialisasi. "Indonesia sangat urgent dalam mendorong reindustrialisasi dengan menetapkan kebijakan industrialisasi yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur yang relevan," tegasnya. Ia juga menyoroti tantangan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, terutama dalam hal penguasaan perusahaan rintisan oleh pihak asing. "Tidak adanya peran pemerintah dalam mendukung startup lokal menyebabkan mereka rentan terhadap PHK massal dan kehilangan daya saing di pasar global," ujarnya. Dalam forum tersebut, para pembicara sepakat bahwa industrialisasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, mereka juga menegaskan bahwa fokus tidak hanya pada angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menetapkan kebijakan industrialisasi yang jelas, mendukung industri manufaktur, dan memperbaiki iklim investasi untuk mencapai tujuan tersebut. "Saya berharap pemerintahan Prabowo fokus pada kualitas pertumbuhan, bukan hanya mengejar angka 8% sebagai dogma. Industrialisasi adalah cara untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan," tutup Wijayanto.

Tujuh Langkah untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi Optimal di Era Prabowo

Beritabaru.co — Mon, 23 Sep 2024 02:59:45 +0000

Berita Baru, Jakarta - Universitas Paramadina bersama INDEF menggelar diskusi panel pada Minggu, 22 September 2024, dengan tema "Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo: Mustahil Tumbuh 8% Tanpa Industrialisasi". Dalam diskusi ini, Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 7-8% yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo sulit tercapai tanpa kebijakan strategis yang kuat. Menurut Didik, Indonesia perlu menerapkan kebijakan "outward looking" untuk bersaing di pasar internasional dengan meningkatkan produktivitas hingga level global, bukan sekadar fokus pada pasar lokal. "Target kita adalah negara-negara maju dan berkembang yang berhasil lepas dari jebakan pendapatan menengah, seperti Malaysia," ungkap Didik. Ia juga menyoroti bahwa tantangan zaman sekarang berbeda dengan era 1980-an, dengan proteksi pasar yang lebih kuat di berbagai negara. Namun, Didik menilai ada peluang baru di pasar Asia Barat, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika. Didik menekankan ada tujuh langkah krusial yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Jika tidak, Indonesia akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi yang optimal. "Jika bisa tumbuh 6,5-7%, itu sudah baik. Tapi kalau hanya 5% ke bawah, kita akan terus terjebak di level pendapatan menengah," jelasnya. Langkah pertama yang perlu diambil adalah menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk fiskal yang saat ini dibebani utang yang besar. "Harus ada cara agar rasio pajak kita meningkat sehingga utang bisa dikendalikan," tambahnya. Selain itu, Didik juga menyoroti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga yang harus diatur lebih cermat oleh Bank Indonesia. Langkah kedua adalah kebijakan perdagangan yang perlu diperbaiki. Didik menilai kebijakan kuota yang diterapkan saat ini tidak tepat sasaran dan memperlambat perdagangan. "Dulu di era Orde Baru, para duta besar diberi tugas untuk meningkatkan akses pasar. Jika ekspor naik, mereka dianggap berprestasi," jelasnya. Langkah ketiga, Didik menyoroti pentingnya negosiasi tarif dengan pihak luar, terutama terkait ekspor tekstil yang dikenai pajak dua kali lipat dibandingkan negara lain. Keempat, industrialisasi harus diutamakan. "Faisal Basri tidak setuju dengan hilirisasi karena istilah akademisnya adalah industrialisasi," ujar Didik, merujuk pada perlunya identifikasi produk ekspor yang bisa diindustrialisasikan, seperti kelapa sawit dan karet. Kelima, peningkatan keterampilan dan transfer teknologi harus dilakukan secara serius. Menurut Didik, hal ini penting agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan pada bahan mentah. Langkah keenam, Didik menilai produk seperti udang dan rumput laut memiliki potensi nilai yang jauh lebih tinggi jika diindustrialisasikan. Teknologi juga harus di-upgrade, bahkan jika diperlukan, diimpor dari luar negeri. Didik menutup paparannya dengan menyoroti hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan bahwa banyak negara terjebak dalam middle income trap. "Solusinya adalah inklusi teknologi dan pengembangan keterampilan. Ini yang harus kita kejar," tutupnya.

Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat 4,1% di Juli 2024, Total Rp6.324,29 Triliun

Beritabaru.co — Thu, 19 Sep 2024 05:03:59 +0000

Berita Baru, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$414,3 miliar atau sekitar Rp6.324,29 triliun pada Juli 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,1 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral. "Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Kamis (19/9). Erwin merinci bahwa ULN pemerintah tercatat sebesar US$194,3 miliar, mengalami kenaikan 0,6 persen dibandingkan tahun lalu, setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada Juni 2024. "Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia," jelasnya. Erwin menambahkan bahwa ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas guna melanjutkan pertumbuhan ekonomi. "Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN akan terus fokus pada sektor-sektor produktif dan belanja prioritas," imbuhnya. Sementara itu, BI mencatat adanya penurunan pada ULN swasta yang tercatat sebesar US$195,2 miliar pada Juli 2024, turun 0,1 persen dibandingkan tahun lalu. "Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada ULN perusahaan bukan lembaga keuangan," ungkap Erwin. ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. Meskipun demikian, struktur ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen. Bank Indonesia memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,2 persen. "Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN dan meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi," pungkas Erwin.