Dukung Transisi Alih Kelola Blok Rokan, Ratna Juwita: Perhatikan Cost Benefit Analysis

Berita Baru, Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), pada Kamis (14/1) di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta.

Dalam rapat tersebut pihak Pertamina menjelaskan bahwa Kontrak Bagi Hasil Blok Rokan telah ditandatangani oleh SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), juga telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 9 Mei 2019 silah.

Skema bagi hasil gross split tersebut akan berlangsung selama 20 tahun, yang akan dimulai pada bulan Agustus 2021 sampai tahun 2041.

Oleh karena itu PHR segera menyusun rencana pengembangan yang meliputi program eksplorasi, program pemboran yang masif, Workover/Well Intervention, optimasi program waterflood &

steamflood, CEOR, dan program-program lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan cadangan.

Berdasarkan data Sub Surface Data Management System (SDMS) SKK Migas, sisa cadangan minyak di Blok Rokan untuk periode 2021-2041 sebesar 329 juta barel. Untuk itu, PHR akan melakukan program transisi melalui pengeboran 1.296 sumur untuk lima tahun yaitu 2020-2025.

Dengan pengeboran tersebut, Pertamina optimis dapat menaikkan produksi Blok Rokan dari potensi 329 juta barel menjadi 1,5 miliar barel selama 20 tahun. Adapun nilai investasi proyek pengeboran tersebut diperkirakan mencapi USD 3 miliar.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari menyampaikan pandangannya. Menurutnya, transisi alih kelola ini memang harus dipersiapkan dengan baik dan matang, agar volume produksi tetap terjaga.

“Sejak awal mendukung alih kelola Blok Rokan kepada Pertamina Hulu Rokan, agar negara dapat mengupayakan kedaulatan pemenuhan sumber energi secara mandiri,” tutur Ratna memulai pandangannya.

Secara khusus politisi perempuan dari Fraksi PKB tersebut mengingatkan SKK Migas dan Pertamina agar lebih berhati-hati dalam membuat perhitungan nilai investasi pengeboran 1.296 sumur baru di Blok Rokan.

“Bagaimana SKK Migas & Pertamina mengupayakan itu? Apakah sudah ada cost-benefit analysis untuk kami baca dan telaah?,” imbuh istri Ketua Umum KONI Tuban tersebut.

Ditemui usai rapat, Ratna menjelaskan pentingnya cost benefit analysis terkait penetapan nilai investasi pada masa transisi alih kelola Blok Rokan melalui pengeboran sumur baru tersebut.

“Ini (cost benefit analysis_red.) harus difikirkan bersama. Kami di Komisi VII selalu siap membahas hal-hal substantif seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara,” jelas Ratna.