Dua Dakwaan Baru Dijatuhkan untuk Aung San Suu Kyi

Berita Baru, Internasional – Dua dakwaan baru telah diumumkan terhadap Aung San Suu Kyi, menurut pengacaranya. Suu Kyi, pemimpin terpilih Myanmar yang digulingkan muncul di hadapan pengadilan melalui tautan video.

Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat di depan umum sejak ditahan oleh militer satu bulan lalu, sekarang menghadapi total empat tuntutan hukum. Jika terbukti bersalah, dia kemungkinan dicegah untuk mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang.

Pada hari Senin (1/3), diumumkan bahwa dia akan menghadapi dakwaan baru di bawah hukum pidana era kolonial negara itu, yang melarang penerbitan informasi yang dapat “menyebabkan ketakutan atau alarm” atau mengganggu “ketenangan publik”, kata pengacara Min Min Soe.

Seperti dilansir dari The Guardian, Tuduhan lebih lanjut juga ditambahkan di bawah undang-undang telekomunikasi, katanya.

Selama panggilan telepon Aung San Suu Kyi tampak sehat, meskipun mungkin berat badannya turun, kata pengacaranya kepada Reuters. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 15 Maret.

Aung San Suu Kyi telah dituduh memiliki walkie-talkie yang diimpor secara ilegal, dan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam dengan melanggar pembatasan virus corona.

Sidang pengadilan pada hari Senin menyusul hari kekerasan di seluruh Myanmar pada hari Minggu (28/2). Ketika pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan pada pengunjuk rasa yang melakukan aksi damai dengan menembakkan amunisi langsung ke kerumunan di beberapa kota. Granat setrum, peluru karet, dan gas air mata juga dikerahkan oleh polisi, didukung oleh pasukan militer.

Sedikitnya 18 orang tewas dalam kekerasan itu, menurut perkiraan PBB, dan 30 lainnya luka-luka. Ratusan orang ditangkap selama akhir pekan, termasuk banyak petugas medis.

Beberapa pemerintah menyatakan kemarahannya atas pembunuhan tersebut, termasuk AS dan Inggris, sementara sekretaris jenderal PBB, António Guterres, mendesak masyarakat internasional untuk mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan tindak represi.

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan jelas bahwa junta akan melanjutkan serangannya terhadap rakyat, dan bahwa komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya. “Tanpa aksi internasional yang terpadu dan terkoordinasi untuk mendukung rakyat Myanmar pada saat mereka paling membutuhkan, mimpi buruk yang terbentang di depan mata kita akan menjadi lebih buruk,” katanya.

Andrews juga mengusulkan embargo senjata global, sanksi yang ditargetkan dari lebih banyak negara pada mereka yang berada di balik kudeta dan bisnis militer, dan rujukan dewan keamanan PBB ke pengadilan pidana internasional.

“Kata-kata kutukan diterima tetapi tidak cukup. Kita harus bertindak,” kata Andrews dalam sebuah pernyataan.

Pada Senin pagi, polisi di kota utama Yangon menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa, ada risiko kekuatan mematikan lebih lanjut.

Massa juga turun ke jalan di kota-kota lain di seluruh negeri, termasuk di pusat kota Bagan, sementara pertemuan kecil terjadi di kota Lashio di timur laut. Di kota Kale di barat laut, pengunjuk rasa membawa foto Suu Kyi dan meneriakkan “demokrasi, tujuan kami, tujuan kami”.

Protes massal telah diadakan selama berminggu-minggu di seluruh Myanmar setelah militer menguasai negara itu dalam kudeta pada 1 Februari, menahan Aung San Suu Kyi dan politisi lain dari partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi.

NLD menang telak dalam pemilihan umum tahun lalu, tetapi tentara menolak untuk menerima hasil dan menuduh kecurangan pemilih yang meluas – sebuah klaim yang tidak berdasar.