DP3AKB Jawa Barat Ajak Masyarakat Atasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Siska, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat sebagai nara sumber dalam acara Training Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Literasi Hukum Kelompok Kerja Desa Damai Wilayah Jawa Barat yang diselenggarakan Wahid Foundation. (Foto: Istimewa)

Berita Baru, Bogor – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska mengungkapkan masih banyak permasalahan yang terjadi terhadap perempuan.

Hal itu Dia sampaikan dalam forum Training Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Literasi Hukum Kelompok Kerja Desa Damai Wilayah Jawa Barat yang digelar Wahid Foundation di Whiz Prime Hotel Bogor, Sabtu, (27/03) malam.

Menurut Siska pemerintah daerah sangat krusial dalam melakukan pencegahan dan penanganan permasalahan itu. Namun, harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat.

“Mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan merupakan tanggung jawab bersama. Kami harap ke depannya, kita bisa berkolaborasi untuk mengerjakan hal tersebut,” ungkap Siska.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Siska, bisa disebabkan oleh banyak faktor dan bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.

“Kekerasan dapat terjadi pada keluarga mana saja, baik miskin maupun kaya, baik beragama maupun tidak, baik berpendidikan maupun tidak, hidup di kota atau di pedesaan, di sekolah, atau mungkin di lingkungan kampus,” tuturnya.

Siska juga menyampaikan, selama ini pemerintah telah berupaya keras dengan menghadirkan sejumlah program untuk memberdayakan, memenuhi hak-hak, dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai potensi dan peristiwa kekerasan.

“DP3AKB Jawa Barat menggagas program seperti Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta), membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan menyediakan layanan konsultasi, perlindungan korban, rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban kekerasan,”

Selain itu, lanjutnya, pemerintah memperkut koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kampanye kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan, dan mempermudah akses layanan pengaduan atau pelaporan layanan pengaduan langsung melalu telepon.

Siska juga menuturkan, di luar pemerintahan banyak pihak yang melakukan program atau upaya untuk memberdayakan, memenuhi hak-hak, dan melindungi perempuan dan anak. Akan tetapi, semua berjalan masing tanpa koordinasi.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Supaya bisa bersama-sama mencegah dan menstop potensi terjadinya kasus kekerasan dan mendapatkan hasil yang maksimal,” tegas Siska.

Training Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Literasi Hukum merupakan bagian dari Program Desa/Kelurahan Damai yang dilaksanakan Wahid Foundation sejak tahun 2017 dan bekerjasama dengan UN Woman.

Program itu bertujuan mewujudkan perdamaian di tengah- tengah masyarakat dan melaksanakan program Women Participation for Inclusive Society (WISE)- GUYUB dengan target sasaran di 3 provinsi: Jawa Barat (Bogor dan Depok), Jawa Tengah (Solo Raya) dan Jawa Timur (Malang Raya dan Sumenep).

Training untuk kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Damai di wilayah Jawa Barat, Wahid Foundation mengambil tajuk “Memperkuat kapasitas Pokja tentang Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan, hak-hak Perempuan, dan Mekanisme Perlindungan Berbasis Komunitas”. (MKR)

Facebook Comments
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini