DK PBB Kecam Larangan Taliban Terhadap Perempuan di Afghanistan

Berita Baru, Washington – Pada Selasa (27/12), Dewan Keamanan PBB kecam larangan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan untuk pergi ke kampus atau bekerja untuk NGO.

Dewan beranggotakan 15 orang itu juga serukan partisipasi penuh, setara dan bermakna dari para perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Dalam sebuah pernyataan yang disepakati melalui konsensus, larangan perempuan dan anak perempuan menghadiri sekolah menengah dan universitas di Afghanistan “merupakan erosi yang meningkat untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.”

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di Twitter pada hari Selasa (27/12) bahwa pembatasan itu adalah “pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.”

Dia menambahkan: “Tindakan untuk mengecualikan dan membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan.”

Larangan universitas terhadap perempuan diumumkan saat Dewan Keamanan di New York bertemu di Afghanistan minggu lalu.

Anak perempuan telah dilarang dari sekolah menengah sejak Maret.

Dewan itu mengatakan larangan terhadap pekerja kemanusiaan perempuan, yang diumumkan pada hari Sabtu (24/12) lalu “akan berdampak signifikan dan langsung untuk operasi kemanusiaan di negara itu,” termasuk yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional,” kata Dewan Keamanan, yang juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA.

Empat kelompok bantuan global utama, yang upaya kemanusiaannya telah menjangkau jutaan warga Afghanistan, mengatakan pada Minggu (25/12) bahwa mereka menangguhkan operasi karena mereka tidak dapat menjalankan program mereka tanpa staf perempuan.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa 97% warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga populasi membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta gadis remaja dilarang bersekolah.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 setelah pasukan AS menarik diri dari Afghanistan.

Sejak saat itu, sebagian besar kebijakan Taliban melarang pendidikan anak perempuan ketika terakhir berkuasa dua dekade lalu, tetapi di tahun 2021 pihaknya mengatakan kebijakan mereka akan berubah.

Beberapa negara masih belum mengakui pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Taliban.