Diskualifikasi Legislator Oposisi di Hongkong, AS akan Jatuhkan Sanksi kepada Pejabat China

Berita Baru, Internasional – Amerika Serikat sedang bersiap menjatuhkan sanksi kepada belasan pejabat China atas dugaan peran dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong. Kabar itu dikonfirmasi oleh tiga sumber berbeda, termasuk seorang pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut.

Langkah AS, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (8/12), akan menargetkan pejabat Partai Komunis China (PKC). Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump terus menerus melakukan tekanan terus kepada Beijing di minggu-minggu terakhir masa jabatannya.

Stidaknya 14 orang, termasuk pejabat parlemen China, atau Kongres Rakyat Nasional, dan anggota PKT, kemungkinan akan menjadi target sasaran sanksi AS akibat pembekuan aset dan sanksi keuangan, kata dua sumber melaporkan.

Pejabat AS, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang terkena sanksi. Sumber tidak menyebut nama atau posisi sasaran sanksi, namun kemungkinan akan menyeret pejabat Hong Kong serta China daratan.

“China selalu dengan tegas menentang dan mengutuk keras campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China melalui masalah Hong Kong,” kata juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying, saat jumpa pers di Beijing pada hari Senin, sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang laporan Reuters.

Pasar saham di Asia khawatir atas langkah tersebut, yang berpotensi memperburuk relasi perekonomian dua negara adidaya terbesar dunia.

“Satu hal yang menjadi perhatian pasar adalah bahwa pada ‘Di luar kantor’-nya Trump akan mencari beberapa pembalasan di China. Jadi berita ini berbicara tentang ketakutan itu,” kata Kyle Rodda, ahli strategi pasar di IG Markets di Melbourne.

Saham keuangan China yang diperdagangkan di Hong Kong turun 2,3% dalam perdagangan pagi, penurunan tertajam dalam enam bulan  terakhir di tengah kekhawatiran sanksi dapat diperpanjang ke bank.

Pada bulan Oktober, Departemen Luar Negeri AS memperingatkan lembaga keuangan internasional yang melakukan bisnis dengan orang-orang yang diduga berkaitan dengan tindakan keras China di pusat keuangan Asia dengan memperingatkan bahwa sanksi berat segera datang.

Washington telah menjatuhkan sanksi kepada Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, karena melanggengkan represifitas terhadap gerakan pro-demokrasi di wilayah itu.

Pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing bulan lalu mengusir empat anggota oposisi dari badan legislatif setelah parlemen China memberi otoritas kota kekuasaan baru untuk mengekang perbedaan pendapat. Langkah tersebut memicu pengunduran diri massal oleh anggota parlemen oposisi pro-demokrasi di bekas koloni Inggris itu.

Ini juga meningkatkan kewaspadaan lebih lanjut di Barat. Kelompok berbagi intelijen Five Eyes – yang terdiri dari Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat – mengatakan bahwa langkah itu menjadi bagian dari kampanye pembungkaman kritik dan meminta Beijing untuk membalikkan arah.

Pada November 2020, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Robert O’Brien, mengatakan pengusiran itu menunjukkan formula “Satu Negara, Dua Sistem”, di mana otonomi Hong Kong telah dijanjikan sejak Inggris mengembalikan wilayah itu ke China pada tahun 1997.

Bulan itu, Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi pada empat pejabat China yang duduk di pemerintahan dan lembaga keamanan Hong Kong, melarang mereka bepergian ke Amerika Serikat dan memblokir aset terkait AS yang dimiliki.

Hong Kong diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan terberat Biden dengan China, yang akan menjadi agenda utama kebijakan luar negerinya dengan hubungan antara Washington dan Beijing pada titik terendah dalam beberapa dekade karena serangkaian perselisihan.

Biden telah berjanji untuk mengambil tindakan yang lebih keras daripada Trump terkait hak asasi manusia di China dan negara lain, sehingga tanggapannya terhadap tindakan keras di Hong Kong bisa menjadi ujian awal untuk keputusan itu.