Direktur Frontex: Uni Eropa Harus Bersiap Menghadapi Peningkatan Pengungsi
Berita Baru, Warsaw – Uni Eropa harus bersiap menghadapi peningkatan pengungsi yang mencoba memasuki wilayah bloknya, kata Direktur Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex), Fabrice Leggeri pada Jumat (12/11).
Hal itu diungkapkan Leggeri mengingat konflik di Belarusia, dimana akan banyak pegungsi yang datang dari Timur Tengah melalui Belarusia.
Uni Eropa menuduh Minsk menciptakan ‘serangan hibrida’ pada wilayahnya, termasuk mendistribusikan visa Belarusia di Timur Tengah, menerbangkan para migran dan mendorong pengungsi untuk melintasi perbatasan secara ilegal.
“Dari analisis risiko kami, semua faktor yang memicu krisis ini masih ada dan tidak bergerak atau tidak mereda. Kami harus siap menghadapi situasi ini untuk waktu yang lama,” kata Leggeri kepada Reuters dalam sebuah wawancara.
Penjaga Perbatasan Polandia mengatakan lebih dari 17.000 upaya pengungsi ilegal untuk melintasi perbatasan dilakukan pada Oktober.
Jumlah itu lebih dari dua kali lipat jumlah upaya serupa pada September. Selain itu, ribuan migran masih berkemah di dekat perbatasan Belarus dengan Polandia.
Sampai saat ini, Polandia telah menolak dukungan tambahan dalam bentuk penjaga perbatasan Frontex, dengan alasan Polandia memiliki kekuatan perbatasan yang cukup besar untuk melakukan pekerjaan itu.
Pemerintah telah menghadapi kritik karena tidak mengizinkan Frontex membantu menangani krisis.
Leggeri mengatakan bahwa meskipun Frontex belum mengirim sepatu bot di lapangan untuk mendukung Polandia di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasannya dengan Belarus, badan tersebut sedang mendiskusikan berbagi citra satelit tambahan dengan negara tersebut.
Ia juga berencana untuk membantu Polandia mengembalikan migran ke negara asal mereka, seperti Irak.
Leggeri mencatat bahwa krisis di perbatasan bersifat geopolitik dan Frontex adalah agen operasional. Dia mengatakan keputusan politik diperlukan untuk mencari tahu dukungan apa yang mungkin dibutuhkan negara-negara seperti Polandia.