Didik J Racbini Peringatkan Beban Utang dan Bahaya Bandit Politik

Berita Baru, Nasional – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Indonesia bekerjasama dengan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde atau sering disingkat KITLV menyelenggarakan Pembukaan Sekolah Demokrasi pada Kamis (23/6).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemilu 2024, Pertaruhan Demokrasi di Indonesia”, dengan menghadirkan para narasumber terkemuka, yaitu Didik J Rachbini (Ketua Dewan Pengurus LP3ES/ Rektor Universitas Paramadina), Wijayanto (Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES), Diana Suhardiman (Direktur KITLV), dan Ward Berenschot (Peneliti KITLV).

Dalam kesempatan tersebut Didik J Rachbini mengingatkam berbagai persoalan perekonomian dalam negeri, antara lain terkait dampak Pandemi COVID19 yang menelan anggaran pemerintah sebesar Rp500 triliun untuk membayar subsidi, utang pemerintah yang samakin membengkak, kesenjangan ekonomi, kesinambungan pertumbuhan ekonomi, krisis pangan dan energi, serta kesenjangan kepemilikan lahan.

Secara khusus Didik J Rachbini menggaris bawahi melonjaknya utang pemerintah akan menjadi beban bagi Presiden Indonesia hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Melonjanya utang akan berdampak pada Presiden Indonesia berikutnya,” tutur Didik.

Membengkaknya utang dan subsidi, menurut Didik, akan berpengaruh terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Masalah lain adalah masalah APBN, utang dan subsidi pemerintah semakin membengkak,” terang ekonom senior INDEF tersebut.

Selain utang dan subsidi, Didik juga memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi saat ini masih bisa mencapai 5 persen, hal itu lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga batubara dan crud palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

“Hal lain yang tidak kalah serius adalah persoalan kesinambungan ekonomi yang belum mencapai 6,5 persen seperti masa lalu,” imbuh Didik.

Lebih lanjut Didik juga memperingatkan ancaman bandit politik dalam sistem demokasi modern yang sedang diterapkan Indonesia.

“Sistemnya (demokrasi_red.) memang modern, tetapi perilaku yang muncul adalah perilaku bandit,” tukas Didik.