Di Tengah Gejolak Global, APBN Menstabilisasi Perekonomian RI

Berita Baru, Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti kelanjutan perundingan trade tension Amerika Serikat-China hingga krisis Chile. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dan momentum pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut.

Pertumbuhan yang masih solid ini salah satunya ditopang oleh peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat countercyclical yang menjadi alat penggerak perekonomian. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (19/12/2019).

“Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kita juga menunjukkan positif strong rebound pada Kuartal kedua dan terus berlanjut di Kuartal ketiga. Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal ketiga bahkan sekarang mencapai double digit. Ini adalah momentum positif untuk Indonesia,” ucap Menkeu.

Ia juga menjelaskan, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan November 2019 tercatat 124,2, menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan optimisme konsumen yang didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan. 

Pertumbuhan Pendapatan Negara

Hingga akhir November 2019 Pendapatan Negara masih tumbuh 0,9% (yoy), seiring tekanan eksternal pada perekonomian domestik.

Menjelang akhir tahun 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.677,11 triliun (77,46 persen dari target APBN 2019), atau turun 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun.

Penerimaan perpajakan dan PNBP sedikit mengalami kontraksi sebesar masing-masing 3,27 persen (yoy) dan 1,11 persen (yoy). Namun demikian, per (13/12/2019) Pendapatan Negara mampu tumbuh meningkat menjadi 1,6% (yoy) karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif.