Di Hadapan Presiden Jokowi, Doni Monardo Minta Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI AD Ditambah

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tunjangan pensiun Purnawirawan TNI AD ditambah.

Hal itu ia disampaikan secara langsung dihadapan Presiden Jokowi, saat menyampaikan laporan penyelenggaraan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Tahun 2022 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (5/8).

“Bapak presiden, mohon maaf kami harus menyampaikan pesan sponsor dari para senior termasuk dari para tamtama dan bintara purnawirawan,” kata Doni sebagaimana dikutip pada YouTube Silaturahmi Nasional PPAD 2022.

“Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup mohon kiranya berkenan untuk menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan,” pesannya.

Penyampaian pesan Doni itu disambut riuh oleh ribuan purnawirawan TNI AD yang hadir pada acara tersebut. Dalam forum, Presiden Jokowi tampak merespon positif atas pesan yang disampaikan Doni.

Lebih lanjut, Doni mengatakan kalau PPAD di bawah kepemimpinannya bertekad untuk mencetak purnawirawan entrepreneur.

“Sehingga tidak saja mengingkatkan kesejahteraan mereka tetapi juga keluarga. Masyarakat bermuara kepada kemakmuran bangsa sesuai amanat konstitusi,” ucapnya.

Doni menyebut kalau masa pensiun itu hanya menjadi urusan administrasi. Sementara para purnawirawan TNI AD dianggapnya tidak boleh berhenti mengabdi kepada bangsa dan negara.

Ketika masih aktif, lanjutnya, ruang pengabdian para purnawirawan diutamakan pada bidang pertahanan dan keamanan. 

Akan tetapi ketika pensiun, maka ruang pengabdian para purnawirawan menjadi lebih luas lagi baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan budaya-budaya lainnya termasuk menciptakan lapangan kerja.

Doni meyakini kalau purnawirawan TNI bisa mendapatkan peran yang tepat apapun keadaannya yang tengah terjadi di negara.

“PPAD ingin menjadi salah satu bagian dari kekuatan moral bangsa. PPAD siap mengambil peran dalam memperkokoh persatuan untuk kemakmuran bangsa sesuai dengan tema silatnas kali ini,” tegasnya.

Respon Presiden Jokowi

Dalam sambutannya, saat membuka Silatnas PPAD Tahun 2022, Presiden Jokowi merespons positif permintaan penambahan tunjangan pensiun Purnawirawan TNI oleh Ketua Umum PPAD Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo.

Di hadapan para peserta, Presiden mengakui bahwa besaran uang pensiun bagi purnawirawan TNI, utamanya yang berada di wilayah Jabodetabek, masih dirasa kurang.

Untuk pensiunan dengan pangkat tamtama berada di angka Rp2,6 juta, pangkat bintara Rp3,5 juta, dan pangkat perwira pertama Rp4,1 juta.

“Saya tahu, saya tahu, apalagi (bagi) yang berada di Jabodetabek angka ini adalah angka yang memang masih sangat kurang,” kata presiden.

Pemerintah sendiri telah memberikan tambahan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para purnawirawan TNI, meskipun itu pun masih dirasa kurang. 

Kepala Negara menyampaikan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada pada posisi yang tidak mudah sehingga pemerintah akan berhitung terlebih dahulu sebelum memutuskan kenaikan penghasilan bagi para purnawirawan.

“Saya tidak janji karena, tadi saya sampaikan, bahwa APBN kita berada pada posisi yang tidak mudah. Tetapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan, akan saya ajak hitung-hitungan. Kalau nanti hitung-hitungannya sudah final, akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, pemerintah saat ini terus berusaha mengendalikan kenaikan harga, terutama bahan bakar minyak, di tengah inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia. Imbasnya, subsidi yang dikeluarkan pemerintah dalam APBN menjadi sangat besar.

“Inilah yang sekarang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi, karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, Rp502 triliun yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.

Presiden menyebut bahwa saat ini situasi ekonomi dunia sedang berada pada posisi yang tidak mudah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), hingga Bank Dunia memprediksi akan ada 60 negara yang ekonominya ambruk dan 320 juta orang akan menderita kelaparan akut.