Di Depan Sejumlah Kepala Daerah, Wabup Gresik Beber Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berita Baru, Gresik – Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang diakibatkan berbagai aspek, diantaranya rendahnya produktivitas, pendapatan, pendidikan, serta minimnya tabungan dan investasi. Di Kabupaten Gresik sendiri, saat ini memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di atas Jawa Timur dan pusat.

Demikian pemaparan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional Dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur 2022 dengan tema besar Kemiskinan Ekstrem 2022 yang dihelat di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (16/03).

Selain Wabup Bu Min, seminar nasional yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur ini juga menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Bupati Lamongan, Yuhronul Efendi, Perwakilan Bappeprov Jatim, serta unsur akademisi dari Dosen FEB Unair, Imron Mawardi. Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

“Akan tetapi kami tidak akan menyerah, bersama-sama bersatu padu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut,” ujar Wabup Bu Min. 

Wabup lantas membeberkan dasar kriteria penentuan batas kemiskinan dari yang ditetapkan. Garis Kemiskinan (GK) di Jatim sebesar Rp 429.133,- perkapita sebulan, sedangkan di Kabupaten Gresik ditetapkan diatas Rp 500.000,-.

Untuk diketahui, Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

“Perbedaan GK ini menjadi salah satu sebab mengapa angka kemiskinan di Gresik tinggi. Tetapi, ini bukan menjadi alasan kami untuk tidak bekerja keras, karena sudah menjadi target dari Pak Bupati dan saya di Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit,” ungkap Wabup Bu Min.

Berbagai strategi, sambung Wabup Bu Min, dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Langkah awal yang dilakukan adalah update database untuk meningkatkan akurasi data, kemudian berbagai program dengan tujuan pemberdayaan UMKM lewat pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha. 

Disamping itu, ada bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat berupa PKH Inklusi, dimana penerimanya adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH dari pusat serta PKH lansia dari Provinsi Jatim.

Dalam kesempatan ini, Narasumber yang hadir saling sharing mengenai berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah masing-masing, harapannya adalah tiap daerah bisa mengetahui dan menerapkan strategi daerah lain yang dirasa bisa membantu usaha-usaha penurunan kemiskinan.

Senada, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, usaha-usaha dalam pengentasan kemiskinan perlu disinergi dengan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini adalah dengan mengutamakan pemberdayaan dibandingkan dengan charity.

“Kalau pendekatan kita adalah charity murni, maka hal ini tidak akan bisa dilakukan lantaran keterbatasan anggaran yang ada. Maka kita harus mengkombinasikan penggunaan bansos dengan pemberdayaan,” terang Emil.