Demokrat Minta Pemerintah Wujudkan Janji Tidak Ada Pembungkaman Kritik

Berita Baru, Jakarta – Partai Demokrat meminta agar para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung statement Presiden Joko Widodo bahwa beliau bukanlah “King of Lips Service” seperti yang disampaikan oleh BEM UI.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Kamis, (01/07/2021)

Herzaky menilai, BEM UI tentu memiliki pendapat dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden. “Inilah dinamika demokrasi, kritik harus dianggap sebagai “vitamin” dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah.” ungkapnya.

Ia berharap, pernyataan presiden terkait tidak ada pembungkaman demokrasi bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.

“Jangan pula kemudian beasiswa adik-adik mahasiswa tersebut ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta  munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum.” tandasnya.

Dikatakannya, di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman kritik di negara demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik.

“Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden.”

“Seperti diketahui,  saat usai melakukan sidak pelaksanaan PPKM mikro di RW 01, Keluarahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021), Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan.”