Darurat Toleransi di Kalbar, Dialog dan Ruang Perjumpaan Perlu Diperluas

Berita Baru, Jakarta – Masjid Miftahul Huda diserang oleh massa yang menyebut dirinya sebagai Alinasi Umat Islam Sintang yang dipimpin Hedi dan Qomar, pada Jumat (3/9/2021). Ada sebanyak 200 orang yang melakukan pengerusakan terhadap masjid tersebut. Bangunan masjid rusak dan satu bangunan di belakangnya dibakar.Dalam peristiwa penyerangan ini, terdapat 17 orang perempuan dan 27 orang anak-anak yang terdampak dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, Para perempuan mayoritas bekerja sebagai petani karet dan berdagang. Selain itu, para perempuan masih trauma belum berani untuk keluar dan beraktifitas. Pada saat kejadian, anak-anak telah diungsikan atas intruksi, sehingga tidak ada anak yang melihat kejadian.

Anak-anak sering menjadi korban bullly dari teman-temannya. Mereka sering menjadi sasaran kebencian. Menurut Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, tidak terkelolahnya keragaman di Kalimantan Barat bisa menjadi faktor utama kebencian pada Ahmadiyah. Selain masih rendahnya ketrampilan mengelolah keberagaman, juga ruang-ruang perjumpaan dengan yang sering “disesatkan” tidak banyak.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh AMAN Indonesia, lanjutnya, terjadi beberapa kasus yang sempat terjadi di Kalimantan Barat. Kasus pertama, konflik Sambas-Madura pada 1999. Selanjutnya pada 2017, konflik penyerangan Gafatar dengan lokasi di Mempawah. Lalu di tahun yang sama, kasus “persekusi dan penghinaan ulama” yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) dengan lokasi di Sintang. Kemudian, masih di tahun yang sama, terdapat aksi Bela Ulama atau dikenal degan aksi 205.

”Untuk kasus terakhir, gerakanya mirip dengan 212. Kemungkinan lahirnya konflik horizontal di kalangan masyarakat Kalimantan Barat tidak lagi hanya terbatas peda gesekan etnis sebagaimana stigma yang selalu melekat untuk masyarakat Kalimantan Barat sendiri,” terangnya.

Konflik horizontal tersebut hari ini, tegasnya, juga dapat didorong oleh eksistensi keberadaan gerakan radikalisme atas nama agama yang mulai tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Kalimantan Barat. Untuk, keberagaman agama di Kabupaten Sintang menurut data BPS 2019; Islam (44,49%), Katholik (32,08%), Protestan (21.92%), Budha (0,97%), Hindu (0,34%), dan lain-lain (0,20%). (BPS Sintang).

Terdapat 3 hal yang menjadi akar masalah dari aksi penyerangan Ahmadiyah tersebut. Pertama, ketimpangan relasi sosial, menurutnya, terdapat dugaan Persatuan Orang Melayu (POM) sangat tidak senang dengan hasil pertemuan yang ramai dilaporkan media lokal itu. Karena tuntutannya yang banyak untuk “membumihanguskan” Ahmadiyah dan mengusirnya dari Sintang tidak dikabulkan.

”Kedua, dinamika politik lokal yang mau mendekati Pilkada, sering dijadikan momentum untuk meraup dukungan. Ini sangat mengkhawatirkan jika politik identitas terus menjadi tren dalam kancah perpolitikan kita. Disamping merugikan masyarakat karena potensi perpecahan, politik identitas terbukti meninggalkan luka mendalam dan sulit untuk rekonsiliasi. Ketiga, kurang maksimalnya peran-peran lembaga yang konsen pada kerukunan, seperti FKUB. Penting ada ruang pertemuan antar organisasi keislaman yang memungkinkan saling mengenal lebih baik. Bukankah hidup berdampingan dan saling mengerti jauh lebih indah dibandingkan dengan rebutan kebenaran,” terangnya.

Dari kejadian pemerintah nasional dan pemerintah setempat perlu melakukan 3 hal. Pertama, penanganan korban langsungmelalui trauma healing. Hal ini dikarenakan, kondisi psikologis korban yang merasa syok, ketakutan, cemas, waspada berlebihan dan trauma mendalam. Hal ini dialami perempuan dan anak-anak. Serta, pentingnya layanan psikologis untuk trauma healing dan pemulihan kesehatan mental bagi keluarga korban, khususnya perempuan dan anak.

Kedua, Penanganan korban tidak langsungmelalui dialog dan rekonsiliasi. Menurutnya, timbulnya dekonstrukti relasi sosial dan kepercayaan di masyarakat Balai Harapan dan sekitarnya. Serta, diperlukan upaya rekonsiliasi untuk merekonstruksi relasi sosial melalui pendekatan dialog reflektif antar pihak.

”Ketiga, meninjau ulang regulasi. Pemerintah (khususnya kementerian agama) agar meninjau ulang SKB 3 Menteri 2008 tentang Ahamadiyah, karena intisari dari SKB tiga Menteri di satu pihak mengakui, membela, dan melindungi eksistensi Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjutnya, perlu meninjau kembali Fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.