China Rencanakan Perubahan Sistem Regulasi Keuangan dengan Pengawasan Teknologi

Berita Baru, Internasional – China berencana merombak sistem regulasi keuangannya dengan mengkonsolidasikan aspek-aspek bank sentral dan regulator sekuritas di bawah entitas baru, sambil menyingkirkan regulator perbankan yang ada.

Rencana itu sebagaimana draf yang dirilis pada Selasa malam sebagai bagian dari pertemuan parlemen tahunan Tiongkok yang sedang berlangsung, yang dikenal sebagai “Dua Sesi”. Delegasi ditetapkan untuk menyetujui versi final pada hari Jumat.

Seperti dilansir dari CNBC, perubahan tersebut mengikuti penyesuaian serupa terhadap struktur pemerintahan China yang terjadi kira-kira setiap lima tahun selama beberapa dekade terakhir. Pergerakan itu juga terjadi karena Beijing telah meningkatkan regulasi pada bagian-bagian ekonomi yang telah berkembang dengan cepat, dengan sedikit pengawasan.

Rencana terbaru menyerukan pembentukan Administrasi Regulasi Keuangan Nasional, yang menggantikan Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China dan memperluas perannya.

Regulator baru diatur untuk mengawasi sebagian besar industri keuangan – kecuali industri sekuritas. Tanggung jawab termasuk melindungi konsumen keuangan, memperkuat manajemen risiko dan menangani pelanggaran hukum, kata draf tersebut.

Tanggung jawab perlindungan investor Komisi Regulasi Sekuritas China akan dialihkan ke regulator keuangan yang baru.

Tanggung jawab Bank Rakyat China untuk melindungi konsumen keuangan dan mengatur perusahaan induk keuangan dan kelompok lain juga akan dialihkan ke administrator baru.

“Reformasi peraturan China akan memperkuat kemampuan regulator untuk membangun dan menegakkan kerangka peraturan terpadu, serta mengurangi ruang untuk arbitrase peraturan,” kata David Yin, wakil presiden, pejabat kredit senior, di Moody’s Investors Service.

“Selain itu, reformasi bertujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap regulasi keuangan di tingkat pemerintah daerah, yang akan meningkatkan penegakan peraturan dan mengurangi pengaruh pemerintah daerah terhadap lembaga keuangan,” kata Yin.

Secara terpisah, draf tersebut mengusulkan PBoC mengkonsolidasikan cabang-cabang lokalnya dengan kontrol pusat yang lebih besar, dan mengubah penunjukan regulator sekuritas di Dewan Negara dari yang mirip dengan Pusat Penelitian Pengembangan dewan menjadi lembaga bea cukai.

“Badan pengawas keuangan terkonsolidasi China adalah sebuah pergeseran paradigma untuk meningkatkan pengawasan sistem keuangannya yang luas,” kata Winston Ma, asisten profesor hukum di New York University.

Biro data baru

Perubahan yang diusulkan juga membentuk Biro Data Nasional baru untuk mengoordinasikan pembentukan sistem data untuk negara dan mempromosikan pengembangan ekonomi digital, yang mencakup layanan berbasis internet.

Proposal itu tidak merinci banyak, tetapi mencatat bahwa biro baru akan mengambil beberapa tanggung jawab regulator keamanan siber.

Ma mengatakan bahwa dia mengharapkan badan pengatur baru akan mengembangkan proses persetujuan baru untuk perusahaan internet intensif data yang ingin go public di luar negeri.

Biro Data Nasional diatur untuk beroperasi di bawah Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, yang merupakan departemen perencanaan ekonomi Dewan Negara – badan eksekutif tertinggi pemerintah China.

Hubungan partai-negara

Perubahan yang diusulkan ke Dewan Negara datang karena Partai Komunis China yang berkuasa diperkirakan akan secara signifikan meningkatkan kontrol langsungnya terhadap pemerintah.

Para pemimpin partai sudah mengisi peran-peran penting pemerintah. Misalnya, Xi Jinping adalah sekretaris jenderal partai dan presiden Republik Rakyat Tiongkok.

Xi akan secara resmi mendapatkan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai presiden pada hari Jumat.

Selama 10 tahun dari dua masa jabatan pertamanya, Xi telah mendorong untuk menyatukan negara di bawah Partai Komunis China dan “Pemikiran Xi Jinping.”

Perubahan lebih lanjut untuk meningkatkan kontrol partai terhadap pemerintah China diperkirakan akan terungkap bulan ini. Rancangan perubahan pada struktur Dewan Negara mengutip sebuah dokumen – yang diterjemahkan secara harfiah dari teks China sebagai “Rencana Reformasi Kelembagaan Partai Negara” – disahkan minggu lalu pada pertemuan rutin Komite Sentral Partai Komunis China.

Perubahan untuk teknologi

“Perubahan pada lembaga partai dan negara memperkuat kepemimpinan Komite Sentral Partai Komunis China yang terpusat dan terpadu atas pekerjaan sains dan teknologi,” kata Anggota Dewan Negara dan Sekretaris Jenderal Dewan Negara Xiao Jie dalam dokumen tambahan yang menjelaskan perubahan struktural yang diusulkan.

Perubahan tersebut “membentuk Komisi Sains dan Teknologi Pusat,” yang tanggung jawabnya ditanggung oleh Kementerian Sains dan Teknologi yang direstrukturisasi, kata Xiao.

Rancangan restrukturisasi Dewan Negara yang dirilis hari Selasa mengarah pada rencana untuk merombak Kementerian Sains dan Teknologi, untuk memperkuat pekerjaannya di bidang-bidang seperti penelitian dan pembangunan laboratorium nasional.

“China harus bekerja lebih cepat untuk mencapai kemandirian dalam teknologi dalam menghadapi persaingan ilmiah dan teknologi internasional yang ketat serta penahanan dan penindasan eksternal,” kata Xiao.

Pemerintahan Biden telah meningkatkan pembatasan pada kemampuan bisnis China untuk mendapatkan teknologi penting untuk penggunaan dan pengembangan semikonduktor kelas atas.

Tanggung jawab Kementerian Sains dan Teknologi yang baru mencakup alokasi dan pengawasan sumber daya, sementara pengawasan ilmu pertanian dan biotek akan dipindahkan ke kementerian lain, kata Xiao dalam dokumen tambahan.

Rencana pengembangan dan industrialisasi teknologi tinggi berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, kata dokumen itu.

Badan Usaha Milik Negara

Perubahan yang diusulkan pada struktur Dewan Negara juga menyerukan pemisahan kepemilikan dan pengoperasian lembaga milik negara yang diawasi oleh manajemen keuangan pemerintah pusat, kata analis Citi.

Mereka mengatakan mereka melihat langkah tersebut sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan antara perusahaan milik negara dan non-BUMN.