‘Ancaman Eksistensial’ China Terhadap Hak Asasi Manusia Internasional

Berita Baru, Internasional – Tiongkok telah menjadi ‘ancaman eksistensial’ terhadap sistem hak asasi manusia internasional. Hal itu sebagaimana laporan yang dirilis Human Rights Watch (HRW), Rabu (16/01) menyusul diusirnya direktur eksekutif oraganisasi itu saat hendak memasuki Hong Kong akhir pekan ini.

“Ini bukan hanya penindasan di rumah sendiri, tetapi serangan terhadap hampir semua badan, perusahaan, pemerintah dan lembaga internasional yang mencoba untuk menegakkan hak asasi manusia atau meminta pertanggungjawaban Beijing,” Direktur Eksekutif HRW, Kenneth Roth mengatakan kepada TIME.

Itulah pesan yang ingin ditekankan oleh Roth di Hong Kong pada hari Rabu. Di mana ia seharusnya menyampaikan World Report 2020 (survei tahunan HRW tentang keadaan hak asasi manusia global) di Hong Kong.

“Saya berharap untuk mengadakan konferensi pers ini di Hong Kong. Tetapi otoritas China berkehendak lain. Mereka memblokir saya di bandara,” kata Roth saat konferensi pers di New York. “Ini adalah pertama kalinya saya diblokir memasuki Hong Kong,” tambahnya.

Alasan Penolakan

Roth mengatakan sebelumnya ia datang ke Hong Kong untuk merilis laporan tentang diskriminasi gender di pasar kerja Tiongkok kurang dari dua tahun lalu. Dia mengatakan tahun ini mungkin akan berbeda karena pemerintah China membuat pernyataan tidak masuk akal bahwa “Human Rights Watch telah menghasut protes pro-demokrasi Hong Kong.”

Roth mengatakan kepada TIME bahwa setibanya di Bandara Internasional Hong Kong, ia segera dihentikan oleh agen imigrasi dan ditahan di kamar selama sekitar dua jam. Kemudian Ia diberitahu telah ditolak masuk.

Roth sempat meminta penjelasan. “Satu-satunya hal yang akan mereka katakan adalah karena ‘alasan imigrasi,” kata Rotht menceritakan alasan penolakan pemerintah China.

“Pemerintah Tiongkok takut mengakui keinginan tulus berdemokrasi di wilayah yang mereka kuasai,” kata Roth saat konferensi pers. Dia mengatakan bahwa Tiongkok khawatir apa yang terjadi di Hong Kong menyebar ke daratan China.

Pelanggaran HAM di China

Penahanan China terhadap satu juta anggota kelompok etnis minoritas Uighur di provinsi Xinjiang dan rezim pengawasan massa yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah di antara pelanggaran hak asasi manusia. Sementara laporan itu juga meningkatkan upaya Beijing untuk melemahkan standar internasional dan institusi hak asasi manusia dalam skala global.

Larangan Roth memasuki Hong Kong bukanlah insiden kali pertama. Hal ini terjadi beberapa hari setelah seorang fotografer AS yang meliput protes pro-demokrasi juga dilarang memasuki pusat keuangan.

“Saya pikir perlu ditekankan bahwa apa yang terjadi pada saya tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada para demonstran pro-demokrasi yang melakukan aksi di jalanan Hong Kong. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi gas air mata, pemukulan dan penangkapan. Sementara saya hanya butuh penerbangan selama 16 jam (kembali ke New York),” kata Roth.

“itu semua adalah cerminan dari memburuknya situasi hak asasi manusia di Hong Kong,” tambahnya.

Wilayah semi otonom Hong Kong telah diguncang oleh protes pro demokrasi sejak Juni 2019 yang dipicu oleh RUU ekstradisi yang cukup kontroversial hingga kemudian ditarik pada bulan Oktober.

Selama tujuh bulan terakhir, kota ini diguncang oleh kekuatan masyarakat yang meningkat. Pada awal Desember, angka resmi menyatakan sebanyak lebih dari 6.000 pengunjuk rasa ditangkap, dan polisi telah menembakkan sekitar 16.000 putaran gas air mata serta 10.000 peluru karet sejak demontrasi dimulai.

Saat jumpa pers pada hari Senin (15/1) setelah insiden yang melibatkan Roth, seorang juru bicara kementerian luar negeri China angkat bicara.

“Mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang masuk adalah hak kedaulatan China. (Selama ini) LSM asing (telah) mendukung kegiatan separatis kemerdekaan Hong Kong.”

“Pembenaran yang mereka kemukakan itu cukup menggelikan, dan menghina orang-orang Hong Kong,” kata Roth.

“Mereka tidak membutuhkan saya untuk memberitahu agar mereka turun ke jalan. Karena mereka membela hak asasi mereka sendiri, kebebasan politik mereka sendiri dan aturan hukum mereka sendiri,” Roth menegaskan.

Kontra LSM

Pada bulan Desember, China mengumumkan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi pada beberapa LSM yang berbasis di AS, termasuk HRW, sebagai balasan atas undang-undang yang bertujuan melindungi hak asasi manusia di Hong Kong.

Roth menyebut tindakan Beijing itu cukup menunjukkan betapa takutnya pihak berwenang China terhadap demonstrasi di kota itu. Tidak selesai di situ, hal demikian merupakan upaya untuk membujuk orang-orang di daratan China agar tidak meniru protes pro-demokrasi.

“Mereka tidak bisa mengakui kepada orang-orang di daratan bahwa ratusan ribu warga Tiongkok akan turun ke jalan sebagai oposisi terhadap aturan yang semakin diktator yang datang dari Beijing.”

Insiden itu, serta beberapa hambatan kepada HRW di China dan Hong Kong “adalah bagian dari pemerintah China yang terus berusaha menghalangi upaya terhadap pertahanan prinsip-prinsip inti hak asasi manusia,” kata Roth.

Pemerintah China telah berusaha untuk mencegah, melacak dan mendeportasi jurnalis dan penyelidik asing agar tidak melaporkan tindakan indoktrinasi paksa dan penahanan satu juta Muslim Uighur di kamp-kamp interniran di provinsi Xinjiang di China barat, yang disoroti dalam esai utama Roth dalam laporan HRW.

Pada hari Senin, media pemerintah China melaporkan bahwa wilayah semi-otonomi Tibet akan memperkenalkan peraturan yang bertujuan untuk ‘memperkuat kesatuan etnis’; istilah yang digaungkan dalam peraturan yang diperkenalkan di Xinjiang empat tahun lalu.

Di luar tindakan keras yang mengkhawatirkan di dalam perbatasan China sendiri, laporan HRW menyoroti upaya Beijing untuk mencegah masyarakat internasional yang melakukan penelitian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara itu.

Dalam dunia olahraga, tokoh-tokoh penting termasuk pemain sepak bola Arsenal Mesut Ozil, pemain rugby Selandia Baru Sonny Bill Williams, dan manajer tim bola basket Houston Rockets Daryl Morey, menghadapi serangan balasan dari Beijing. Hal itu menyusul upaya mereka dalam beberapa bulan terakhir setelah menyuarakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong.

Perusahaan-perusahaan internasional termasuk McDonald, Marriott, dan GAP semuanya telah menawarkan permintaan maaf yang sangat besar kepada China setelah ‘menyinggung’ bahwa Taiwan dan Tibet bukan bagian dari daratan.

Serangan HAM China

Pada tingkat individu, ekspor sensor mencapai para pengritik dan bahkan universitas di Australia, Kanada, AS dan AS; laporan tersebut mencatat bahwa siswa dari China yang ingin bergabung dalam debat kampus merasa tidak dapat melakukannya karena takut diawasi atau dilaporkan ke pihak berwenang China.

Ekspor sistem penyensoran Tiongkok juga menembus pemerintah dan lembaga internasional, dan telah berubah menjadi serangan aktif terhadap sistem hak asasi manusia internasional, menurut Roth.

Laporan tersebut menggambarkan bahwa tekanan Beijing telah dirasakan ‘sampai ke puncak’ dari Amerika Serikat, yang menyebabkan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres gagal untuk secara publik menuntut diakhirinya penahanan terhadap warga Uighur.

Tiongkok juga secara konsisten bekerja dengan Rusia di Dewan Keamanan AS untuk memblokir upaya-upaya penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Suriah, Myanmar dan Venezuela.

“Tiongkok khawatir bahwa penegakan standar hak asasi manusia di tempat lain akan memiliki efek bumerang yang akan kembali menghantui itu,” kata Roth.

Selain China, laporan itu juga membahas beberapa situasi lain di seluruh dunia, termasuk warga sipil yang berisiko terkena bom tanpa pandang bulu di provinsi Idlib di Suriah, krisis kemanusiaan yang menyedihkan akibat tindakan koalisi pimpinan Saudi di Yaman, krisis pengungsi yang muncul dari Cengkeraman Maduro pada kekuasaan di Venezuela, dan penolakan Myanmar atas genosida Rohingya di Mahkamah Internasional.

Sementara itu, Roth didorong oleh tanggapan internasional yang berkembang terhadap tindakan China di Xinjiang, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim, masih banyak yang harus dilakukan.

Dari perspektif AS, laporan itu mencatat bahwa retorika yang kuat dari para pejabat yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok sering dilemahkan oleh pujian Trump terhadap Xi Jinping dan otokrat ramah lainnya, serta kebijakan pemerintahan Trump sendiri yang melanggar hak asasi manusia, termasuk pemisahan paksa di perbatasan AS-Meksiko.