Catatan Akhir Tahun Pemprov Jatim

Berita Baru, Jakarta – Lembaga Riset Cakra Nusantara dan Beritabaru.co berkolaborasi mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam setahun terakhir. Salah satunya terkait kebijakan di berbagai sektor, mulai dari kebijakan informasi publik, hingga penilaian masyarakat terhadap kepala daerah tiap kabupaten.

Mengenai informasi kebijakan kebijakan pemerintah. Sebanyak 16.1 persen responden sangat sering mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah. 2.5 persen sering. Sedangkan 3.5 persen jarang, dan 4.5 persen tidak pernah.

Direktur Cakra Nusantara Taufiq MS mengatakan, koresponden mendapatkan informasi kebijakan pemerintah justru terbanyak dari sosial media. Sebanyak 48.6 persen. Terbanyak kedua didapat dari berita online, 21 persen. Televisi 7.7 persen. Pemerintah dan tetangga sama-sama 1.4 persen. Koran 0.7 persen dan radio 0.3 persen.

“Tingkat kepercayaan informasi koresponden lebih tinggi terhadap media sosial 48.6 persen. Berita online 26.2 persen. Televisi 16.8 persen. dan koran 7.3 persen. Sedangkan radio 0.9. Tetangga atau teman 0.1 persen,” kata  Taufiq dalam keterangan tertulisnya.

Riset tersebut juga mengukur kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebanyak 65.4 persen koresponden cukup puas dan 15.7 koresponden yang sangat puas. Akan tetapi ada beberapa koresponden yang juga tidak puas sebanyak 12.9 persen. Dan sangat tidak puas 1.4 persen. 4.5 persen responden tidak menjawab.

“Sedangkan kinerja Wakil Gubernur, 62.9 persen responden cukup puas dan 11,5 persen sangat puas. Selain itu, ada juga koresponden yang tidak puas, yakni 14 persen dan sangat tidak puas 2,1 persen. Ada 9,4 persen responden tidak menjawab,” tuturnya.

Menurut Taufiq, sikap kepemimpinan Gubernur Jawa Timur juga menjadi salah satu hal yang dinilai. Sebanyak 33,6 persen koresponden sepakat jika Gubernur bersifat inovatif. Dan visioner sebanyak 19,9 persen. Tegas 18,9 persen. Berani 10,1 persen.

“Akan tetap ada sekitar 11,2 responden menilai gubernur kurang responsif dan 6,3 persen menganggap gubernur suka pencitraan,” jelasnya.

Kinerja Pemerintah Jawa Timur di berbagai sektor menjadi hal yang tak luput dicatat. Taufiq menyebut, di sektor ekonomi, 56,3 koresponden cukup puas. 10,1 sangat puas. Namun ada 24,8 koresponden tidak puas dan 3,8 sangat tidak puas. 4,9 persen responden tidak menjawab.

Sedangkan di sektor kesehatan, lanjutnya, 62,9 persen koresponden cukup puas dan 15,4 persen sangat puas. Sisanya, sebanyak 18,9 tidak puas dan 0,7 sangat tidak puas. 2,1 persen responden tidak menjawab.

“Di sektor pendidikan ada 57 persen koresponden cukup puas, 11,5 sangat puas. Hanya saja masih ada sekitar 24,8 persen masih merasa tidak puas dan 3,5 sangat tidak puas. 3,1 persen enggan menjawab,” jelasnya.

Lebih lanjut Taufiq menuturkan, 55,6 persen koresponden merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah di sektor lingkungan. 9,1 sangat puas. Dan 25,5 merasa tidak puas, 5,2 sangat tidak puas. 4,5 tidak menjawab.

“Di sektor infrastruktur 56,6 persen cukup puas. Sedangkan di sektor lapangan pekerjaan sebanyak 41,3 merasa tidak puas. Untuk sektor pelayanan publik, 59,4 persen koresponden cukup puas. Namun masih ada 32,5 persen responden merasa tidak puas di sektor hukum,” kata Taufiq.

“Kinerja itu membuat masyarakat mampu mengukur kepercayaannya terhadap pemerintah bersih dari korupsi. Sebanyak 48,7 persen koresponden percaya. Namun ada 29,4 persen tidak percaya,” tambahnya.

Hal yang sama, menurut Taufiq, juga mesti dilihat sejauh mana dampak dari kinerja pemerintah di masyarakat. Tercatat sebanyak 40,6 persen responden merasa kadang-kadang takut tertular Covid-19. Dan ada sekitar 41,6 persen responden melakukan tes Covid-19 lebih dari satu kali.

“Terkait keseharian masyarakat di pandemi kali ini terlihat sekitar 61,9 persen koresponden selalu memakai masker, 54,9 selalu mencuci tangan,  28,3 persen sering menghindari kerumunan. Untuk vaksin, 66,8 persen koresponden telah melakukan vaksin dosis pertama,” jelasnya.

“Kinerja yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi dirasa cukup puas oleh sebanyak 66,8 persen dan 62,9 persen koresponden percaya Satgas Covid-19 bisa bekerja dengan baik,” imbuh Taufiq.

Hanya saja, menurut Taufiq, masyarakat masih tidak puas terkait bantuan sosial yang dilakukan baik oleh Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi. Sebanyak 37,4 persen responden tidak puas pada provinsi. 42 persen tidak puas pada Pemerintah Kabupaten, dan 44,1 persen terhadap kinerja Pemerintah Desa.

“Persepsi masyarakat terhadap Pilkada 2023 juga berusaha diukur. Sebanyak 55,6 persen koresponden antusias. Serta ada 34,6 persen bersikap biasa saja. dan ada 7,7 persen tidak antusias menyambut Pilkada 2023,” katanya.

Riset ini, kata Taufiq, juga berusaha mengukur kepala daerah berpengaruh. Posisi teratas ditempati oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq sebanyak 19,3 persen. Di urutan kedua Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin sebanyak 9,2 persen. Di posisi ketiga Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, sebanyak 8,1 persen.

“Angka-angka tersebut dihasilkan dari survey yang dilakukan pada bulan November-Desember 2021. Dengan responden yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota,” tukasnya