Cak Udin Nilai Pengenaan Pajak Pada Sekolah Tidak Etis

-

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI M. Hasanuddin Wahid memprotes kebijakan pemerintah soal rencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan, termasuk sekolah.

Pria yang akrab disapa Cak Udin menilai bahwa langkah pemerintah sangat tidak etis. Sebab, lembaga pendidikan di Indonesia saat ini justru membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah.

“Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki,” tegasnya, (10/6).

Sekjen DPP PKB itu menambahkan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.

“Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya.

Berita Terkait :  Ketua Komisi X DPR Apresiasi 15.000 Mahasiswa Calon Relawan Corona
Berita Terkait :  Kemensos Cairkan Bansos PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Cak Udin khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, justru malah melebarkan ‘jembatan’ kesenjangan sosial pendidikan.

Misalnya saja, sambungnya, saat ini masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Sebab, tidak menutup kemungkinan lembaga pendidikan secara langsung akan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta.

“Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.

Berita Terkait :  Penurunan Stunting, Wapres Minta K/L dan Pemerintah Daerah Hilangkan Ego Sektoral
Berita Terkait :  Ketua Komisi X DPR RI Dorong Desa Wisata Menjadi Alternatif Masa Depan

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Anggota DPR RI Hasanuddin Wahid meminta pemerintah untuk menyukseskan agenda besar di sektor pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan. Terlebih, kondisi kini sedang diterpa pandemi Covid-19.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Di Hadapan Legislator PKB se-Lampung, Gus Halim Ingatkan Tujuan Utama Berpolitik

TERBARU