Buruh Sesalkan Perusahaan Outsourcing PLN Tidak Bayar THR Penuh

Berita Baru, Jakarta – Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyesalkan masih adanya perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sesuai dengan ketentuan. Salah satunya yang terjadi di perusahaan outsourcing yang ada di lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Padahal, kata Riden, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, berhadap mendapat THR sebesar 1 (satu) bulan upah. Di mana besaran upah yang dimaksud adalah gaji pokok dan tunjangan tetap (tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran).

“THR yang diberikan oleh perusahaan outsourcing PLN menghilangkan 2 komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta,” kata Riden dalam keterangan tertulis, Rabu (12/5/2021). “Dengan demikian, THR yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan atau kurang dari satu bulan upah.”

Terkait dengan hal itu, FSPMI yang di tingkat nasional berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar perusahaan segera membayarkan kekurangan THR buruh. Dalam hal ini, serikat pekerja yang berada di tingkat perusahaan sudah meminta perusahaan segera menyelesaikan permasalahan ini. Termasuk dengan melaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan. 

“Kami juga meminta Direktur Utama PT PLN bertanggung jawab terhadap persoalan THR di perusahaan outsourcing PLN. Karena persoalan ini bermula dari Perdir PLN No. 0219 yang dibuat oleh PLN, dan saat ini menjadi rujukan para vendor dalam perhitungan pembayaran THR.

Riden menyebut apabila cara-cara perundingan yang dilakukan mengalami deadlock pihak perusahaan tetap pada pendiriannya memotong THR para pekerja outsourcing, maka pihaknya akan melakukan unjuk rasa pekerja outsourcing PLN se-DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan mendatangi kantor PLN Pusat di Jakarta. Sementara itu, untuk di luar tiga wilayah itu akan mendatangi kantor wilayah PLN di masing-masing daerah. 

“Aksi ini akan dilakukan dengan tertib, damai, dan tetap menerapkan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19,” sambung Riden.

Menurut Riden, saat ini perusahaan outsourcing PLN yang sudah bergabung menjadi anggota FSPMI sudah mencapai 100 perusahaan yang tersebar di 70 kabupaten/kota dan 23 provinsi. Mereka akan bergerak serentak jika permasalahan THR ini tak kunjung terselesaikan.