Bupati Pamekasan Luncurkan KIHT sekaligus Salurkan BLT

Berita Baru, Pamekasan – Bupati Pamekasan Badtrut Tamam, Selasa (21/12) meluncurkan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Pamekasan, dan dalam kegiatan itu juga diserahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana DBHCHT tahun 2021 kepada para buruh tani tembakau dan buruh perusahaan rokok di Pamekasan.

Peluncuran dilakasanakan di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, dihadiri anggota Forkopimda Pamekasan, Sekdakab Pamekasan dan pimnpinan OPD terkait, Kepala Bea Cukai Wilayah Jatim I dan tujuh orang Kepala Bea Cukai Daerah se-Jawa Timur.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan Achmad Syaifuddin dalam laporannya menyampaikan sejak Jumat 10 Desember 2021 resmi KIHT Pamekasan telah berdiri, yang ditandai dengan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2148/wbc.11/2001 tentang Penetapan Izin Usaha KIHT Pamekasan. Dengan demikian, Pamekasan merupakan kabupaten pertama di Jatim yang membangun KIHT.

Dalam mewujudkan pembangunan KIHT, kata Ahmad, Pamekasan menerapkan strategi double strek, yaitu dengan membangun KIHT prototype dan KIHT permanen. KIHT permanen saat ini dalam proses persiapan tender yang akan mulai dibangun mulai Januari tahun mendatang, di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan.

“KIHT prototype diperuntukkan bersifat sementara, di Desa Larangan Badung ini. Sehingga nantinya ketika KIHT di Desa Gugul itu sudah pembangun berdiri maka otomatis akan pindah ke Gugul. Ini semata mata agar jangan sampai potensi cukai itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Saat ini, kata dia, pengusaha rokok yang bergabung menjadi mitra KIHT sebanyak 6 perusahaan, yaitu PR Garuda, PR Walisongo, PR Wahyu Brand, PR Cahayaku, PR Pratama dan PR Bandar Jaya Alam, semuanya milik pengusaha lokal.

Dari 6 pengusahan itu, separuh sudah punya nomor pokok pengusaha barang kena cukaui (NPPBKC), sisanya dalam waktu singkat segara terbit NPPBKC nya.

Terkait BLT DBHCHT Ahmad melaporkan pemberian dilakuan secara simbopis pada 23.474 orang penerima, terdiri 20.943 buruh tani tembakau dan 2.531 buruh pabrik rokok. Penyaluran bertahap, tahap pertama diberikan kepada 18.735 orang. Sisanya 4739 orang akan diberi tahap berikutnya. Tiap penerima jasa BLT ini mendapat Rp 900 ribu.

Sementara itu Kepala Bea Cukai Jatim I Padmoyo Triwikanto mengatakan serkalipun belum sempurna, KIHT Pamekasan ini merupakan cikal bakal dari kawasan yang akan dirancang khusus terpadu, sebagai kawasan yang modern. Ada laboratorium, taman industrinya, nanti akan dikombinasi antara sigeraget kretek mesin dan cigaert kretek tangan.

“Ini luar biasa dan komitmen Bapak Bupati tahun 2022 sudah akan di lelang dan terus di bangun wujud fisiknya, dan semoga tahun 2022 terwujud walaupun masih sedikit kendala anggaran. Kita akan berfikir bagaimana caranya dana DBHCHT mengalir deras ke Pamekasan,” katanya.

Meski demikian, Tri Wikanto memuji saat ini KIHT Pamekasan sudah menjadi kiblat bagi sejumlah daerah lain untuk melakukan studi banding, mempelajari bagaimana memulai membangun KIHT didaerahnya.

“Kelihatannya sederhana, tapi dari yang sederhana ini merupakan komitmen dari Bapak Bupati bagaimana beliau peduli akan peran negara perlu hadir kepada masyarakat untuk memberikan bantuan tempat berusaha, “ tandasnya.

Bupati Badrut Tamam mengatakan KIHT ini menjadi solusi untuk mendorong semua menang dan beruntung dan tidak ada yang dikalahkan dalam soal tata niaga tembakau antara petani dan pengusaha, yang akhirnya berujung untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dia mengatakan Pamekasan ini memiliki potensi tembakau 25 hingga 35 ribu ton pertahun. Potensi itu menjadi dasar alasan penting berdirinya sebuah KIHT di Pamekasan. Di Kudus saja potensi tembakaunya tidak sebesar Pamekasan namun sudah memilik KIHT yang maju.

“Kita di Madura belum punya KIHT, akhirnya diperjuangkan target kita bagaimana home indsturi rokok ini bisa tumbuh dalam 1 kawasan lokasi. Dari 25-35rb ton harapan kita disamping dijual ke pabrikan juga bisa bermitra dengan home idnsutri rokok yang nanti akan bergabung dengan KIHT,” ungkapnya.

Maka tugas pemerintah adalah memastikan KIHT ini berjalan kondusif semua regulasi berjalan benar. Lalu mendorong bagaimana industry rokok tumbuh. Juga memastikan seluruh rokok produk KIHT ini semunya sudah syah dan terakhir memastikan pabrik rokok yang sudah gabung di KIHT harus menyerap potensi tembaku produksi petani.