B’Tselem: Israel Bukan Negara Demokrasi, Melainkan ‘Rezim Apartheid’

Berita Baru, Internasional – Israel bukanlah negara demokrasi, melainkan sebuah ‘rezim apartheid’ yang memaksakan supremasi Yahudi atas semua tanah yang dikuasainya, ungkap kelompok hak asasi domestik terkemuka Israel.

“Satu prinsip pengorganisasian terletak pada dasar dari beragam kebijakan Israel: memajukan dan melestarikan supremasi satu kelompok – Yahudi – atas yang lain – Palestina,” kata B’Tselem, sebuah organisasi yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia.

Ohad Zemet, juru bicara Kedutaan Besar Israel di Inggris, menolak laporan itu dan menyebutnya sebagai alat propaganda. Dia menambahkan: “Israel menolak klaim palsu laporan itu karena tidak didasarkan pada kenyataan tetapi pada pandangan ideologis yang menyimpang.”

B’Tselem, seperti dilansir dari The Guardian, Selasa (12/1), mengatakan mereka menolak asumsi dominan bahwa Israel menjalankan dua sistem pemerintahan yang terpisah secara bersamaan – sebuah demokrasi di dalam wilayah kedaulatannya sambil mempertahankan cengkeraman militer setengah abad atas Palestina di wilayah pendudukan.

“Israel bukanlah negara demokrasi yang memiliki pekerjaan sementara yang melekat padanya,” kata direktur eksekutif badan tersebut, Hagai El-Ad. “Ini adalah satu rezim antara Sungai Jordan hingga Laut Mediterania, dan kita harus melihat gambaran lengkapnya dan melihatnya sebagai apa itu: apartheid.”

Daerah-daerah itu termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang direbut Israel dari pasukan Yordania dalam perang 1967, dan Jalur Gaza, yang diambilnya dari Mesir dalam konflik yang sama dan di mana militernya tetap bertahan hingga 2005.

Persepsi tentang ‘apartheid’ Israel muncul setelah gerakan yang dipimpin oleh aktivis mendapatkan momentum setelah ancaman aneksasi Israel yang membuktikan pendudukan itu permanen, serta undang-undang baru-baru ini yang mengabadikan hak politik ekstra bagi orang Yahudi atas orang Arab.

Musim panas lalu, salah satu kelompok hak asasi Israel, Yesh Din, menerbitkan opini hukum yang menyatakan bahwa apartheid dilakukan di Tepi Barat.

Lebih dari itu, laporan B’Tselem mengatakan bahwa Israel telah menciptakan sistem hak penuh Yahudi di seluruh wilayah. Sementara itu, menurutnya orang Palestina terbagi menjadi empat tingkatan dengan berbagai tingkat hak ketergantungan tempat tinggal, namun selalu di bawah orang Yahudi.

Pada tingkat paling bawah, kata B’Tselem, menunjukkan sekitar 2 juta orang Palestina di Jalur Gaza yang sangat miskin, yang diperintah oleh kelompok militan Hamas, keberadaannya diblokade Israel dalam kebijakan dengan “kendali efektif”.

Di tingkatan berikutnya, adalah sekitar 2,7 juta rakyat Palestina di Tepi Barat, yang tinggal di banyak suaka di bawah kekuasaan militer yang kaku dan tanpa hak politik. Di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 1990-an, warga Palestina di Tepi Barat memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas, meskipun B’Tselem mengatakan Otoritas Palestina “masih di bawah Israel dan hanya dapat menjalankan kekuasaannya dengan persetujuan Israel”.

Hirarki berikutnya adalah sekitar 350.000 warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur. Israel telah menawarkan kewarganegaraan kepada penduduk ini, meskipun banyak yang menolak secara prinsip dan bagi mereka yang mencoba, proses tersebut memiliki tingkat penolakan yang tinggi.

Di tingkat tertinggi, lapor B’Tselem, adalah warga Palestina di Israel atau yang juga disebut Arab-Israel, yang memiliki kewarganegaraan penuh dan berjumlah sekitar seperlima dari orang Israel. Namun, B’Tselem mengatakan mereka juga tetap di bawah warga negara Yahudi, merujuk pada diskriminasi tanah, undang-undang imigrasi yang mendukung orang Yahudi, dan undang-undang yang memberi orang-orang Yahudi hak politik ekstra.

Sebagai tanggapan, Zemet, diplomat Israel, mengatakan semua warga Israel memiliki hak penuh, dengan orang Arab diwakili di semua cabang pemerintahan – di parlemen Israel, di pengadilan (termasuk mahkamah agung), di layanan publik, dan bahkan di korps diplomatik dimana mereka mewakili Negara Israel di seluruh dunia .

Pada 2017, Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat menuduh Israel melakukan apartheid, sebuah kejahatan di bawah hukum internasional, sebuah langkah yang oleh mantan juru bicara kementerian luar negeri Israel disamakan dengan propaganda Nazi. Pimpinan PBB tidak mendukung publikasi laporan tersebut, yang kemudian dihapus dari situsnya.

Tahun lalu, setelah perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, dia bermaksud mencaplok bagian Tepi Barat, 47 ahli PBB memperingatkan itu “akan menjadi kristalisasi dari kenyataan yang sudah tidak adil: dua orang yang tinggal di ruang yang sama, diperintah oleh negara yang sama, tetapi dengan hak yang sangat tidak setara.”

Netanyahu telah menangguhkan ambisi pencaplokannya. Namun, beberapa kelompok hak asasi Israel dan Palestina, termasuk B’Tselem, berpendapat Israel telah memberlakukan aneksasi “de facto” di Tepi Barat, dengan lebih dari 400.000 pemukim Yahudi tinggal di sana dan menikmati hak yang sama, dan banyak dari layanan yang sama, seperti orang Israel lainnya.