Brahim Ghali Berjanji Intensifkan Kembali Perjuangan Bersenjata untuk Membebaskan Sahara Barat dari Maroko

Berita Baru, Internasional – Pada November 2020 Front Polisario mengumumkan berakhirnya 20 tahun gencatan senjata setelah pasukan Maroko menyerbu kamp di perbatasan Sahara Barat dengan Mauritania. PBB telah lama berjanji untuk mengawasi referendum kemerdekaan di wilayah tersebut.

Pada Minggu (22/1), Ketua Polisario Brahim Ghali (73), mengatakan kepada media Prancis bahwa front pembebasan akan mengintensifkan “perjuangan bersenjata” untuk membebaskan Sahara Barat dari kendali Maroko.

Dia juga meminta Spanyol untuk merevisi keputusannya pada tahun 2022 tentang dukungannya kepada Maroko atas atas wilayah tersebut dan “menyesuaikan diri dengan legalitas internasional”. Sebelumnya, Madrid adalah pendukung setia Polisario, termasuk merawat Ghali saat COVID-19 pada 2021.

Seperti dilansir dari Sputnik News, pernyataan Ghali tersebut muncul tiga hari setelah Kongres ke-16 Front Polisario, di mana ia terpilih kembali untuk masa jabatan tiga tahun berikutnya sebagai ketuanya. Ghali mengalahkan saingannya, Bashir Mustafa, dengan suara 69% banding 31% di kamp pengungsi Dakhla yang terpencil di seberang perbatasan di Aljazair.

Setelah menjadi koloni Spanyol selama hampir satu abad, pasukan Spanyol meninggalkan wilayah itu pada tahun 1975 dan Maroko serta Mauritania berusaha mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka. Namun, Polisario, yang dibentuk dua tahun sebelumnya sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme Spanyol, mendeklarasikan Republik Demokratik Arab Saharawi (SADR) di wilayah tersebut dan mengangkat senjata melawan kedua negara tersebut. Sementara pasukan Mauritania diusir dari negara itu, orang Maroko tetap bertahan, membangun tanggul pasir yang luas yang membagi wilayah itu ketika ribuan orang Maroko menetap di sepanjang pantai.

Pada tahun 1991, kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga mengakui Polisario sebagai perwakilan sah rakyat Saharawi dan berjanji untuk mengawasi referendum kemerdekaan Sahara Barat. Referendum itu tidak pernah terjadi.

“Kami memasuki proses pada tahun 1991, meyakini bahwa ini adalah dunia yang adil, dunia yang menghormati komitmennya, dunia yang menghormati legalitas internasional,” kata Ghali kepada media Prancis, Minggu.

Gencatan senjata dinyatakan mati pada November 2020, beberapa minggu setelah pasukan Maroko membubarkan paksa protes di perbatasan yang baru selesai melintasi Mauritania. Aktivis Saharawi mengatakan penyeberangan akan memungkinkan ekspor sumber daya alam secara ilegal dari tanah, yang diambil tanpa persetujuan Saharawi.

Sementara represi Maroko terhadap pembangkang Saharawi selalu kuat dan terus meningkat setelah perang kembali terjadi. Para pembela HAM dan dan politisi Saharawi mengatakan kepada Sputnik bahwa tindakan keras tersebut telah menciptakan “lubang hitam media” tentang berita di wilayah tersebut.

Kemudian, pada Desember 2020, AS mengumumkan akan menghentikan dukungannya untuk referendum yang dipimpin PBB dan mendukung klaim Maroko atas Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan bagi Maroko untuk mengakui Israel dan menormalisasi hubungan. Sejak itu, Israel telah bekerja sama dengan Maroko dalam masalah pertahanan dan keamanan, termasuk menjual spyware Rabat the Pegasus untuk memata-matai aktivis dan jurnalis Saharawi dan Maroko dan apa yang disebut drone kamikaze untuk digunakan melawan pasukan Polisario.