BPKP Nilai Wajar Harga Swab Antigen di Bawah Harga Acuan Tertinggi

-

Berita Baru, Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai wajar harga swab atau tes usap antigen di bawah Harga Acuan Tertinggi (HAT) yang telah ditetapkan pemerintah, karena yang tidak boleh adalah harga swab di atas HAT yang telah ditentukan.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Faisal menjelaskan, harga swab antigen di bawah HAT secara normatif masih diperbolehkan, yang tidak boleh justru melebihi harga acuan tertinggi. 

Dengan demikian, lanjut Faisal, masyarakat yang memerlukan tes usap antigen punya lebih banyak pilihan sesuai mekanisme pasar.

Berita Terkait :  Mendes PDTT Yakin Desa Sanggup jadi Penyanggah Ekonomi Perkotaan

“Seiring berjalannya waktu, ketika salah satu komponen harga ada yang turun, maka

akan membentuk ekuilibrium harga baru,” kata Faisal dalam siaran pers, Jumat (9/7/2021).

Berita Terkait :  Banyak Pasal Bermasalah, Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP

Faisal memaparkan, struktur harga dalam harga acuan tertinggi tes usap diantaranya, biaya personel, biaya reagen, bahan habis pakai dan keuntungan. Dengan begitu, lanjutnya, apabila terdapat salah satu yang membentuk komponen harga berubah maka harga tes usap dapat berubah.

Selain itu, Faisal menambahkan bahwa harga tes usap antigen yang bervariasi itu, tergantung dari jenis alat uji yang digunakan, yang tentunya harus sesuai standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Harga Bahan Habis Pakai (BHP), harga reagen kemungkinan sudah berubah jika dibandingkan yang dulu. Jadinya sekarang harga swab antigen bervariasi,” ujar Faisal.

Berita Terkait :  Kemendes Gandeng BPKP Awasi Penggunaan Dana Desa

Diketahui, pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah melalui Kemenkes bersama BPKP telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan swab test antigen sebesar Rp 250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp 275.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa.

Berita Terkait :  Tahapan Pilkada 2020 akan Dimulai pada 15 Juni

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Komisi VII DPR Minta PLN dan ESDM Transparan soal Kenaikan Tarif Listrik

TERBARU