BNPB Gelar Pertemuan Bahas Persiapan GP 2022

Berita Baru, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan pertemuan lanjutan untuk membahas persiapan Provinsi Bali menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 atau GP 2022.

Pertemuan secara virtual ini diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Bali. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan perkembangan terkini persiapan GP 2022 yang akan berlangsung pada tahun depan.

Kepala BNPB Ganip Warsito memberikan apresiasi kepada tim teknis persiapan GP 2022. Menurut dia, arahan pimpinan tertinggi diperlukan, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan dan format kegiatannya. Hal ini tidak terlepas dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

“Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kerja keras selama ini untuk mempersiapan GPDRR. Saya sampaikan Pak, bahwa kita senantiasa bekerja, khususnya pengelolaan pandemi COVID-19 sehingga tamu- tamu itu bisa datang ke Indonesia,” kata Ganip dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021).

Pada kesempatan itu, Ganip juga menyampaikan bahwa pihaknya berkunjung ke Bali untuk melakukan pemantauan dan koordinasi dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19.

“Minggu lalu, saya juga ke Bali untuk memastikan upaya penyelesaian pandemi COVID-19 berjalan lancar,” ucapnya.

Ganip yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa sub-sub kegiatan di dalam GP2022 memang sudah standar, seperti yang biasanya dilakukan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Namun, ia berharap sebagai tuan rumah, beberapa kegiatan tambahan dapat diselenggarakan untuk menyampaikan pesan khusus dalam konteks pengurangan risiko bencana di Tanah Air pada saat GP 2022.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa dasar hukum yang akan memayungi kegiatan GP 2022 masih dalam proses akhir.

Namun demikian, ia berpesan tugas besar ini perlu komitmen dan penyiapan yang matang oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terkait lainnya.

“Kementerian dan lembaga yang memiliki peran seperti yang ada dalam Kepres nanti, agar membuat perencanaan yang baik,” pesannya.