BMI Soroti Pelaksanaan Program Bansos Covid-19

Berita Baru, Jakarta – Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah menargetkan sebanyak 8,3 juta bantuan sosial dalam penanganan dampak Covid-19. Bantuan tersebut rencananya akan selesai diserahkan sebelum Lebaran tahun ini. Namun masih banyak kalangan yang mengeluhkan program tersebut, karena dinilai belum merata dan tidak tepat sasaran.

Ketua Umum Sayap Partai Demokrat Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi mengkritisi penyaluran program. Pihaknya menilai, masalah tersebut disebabkan sistem pendataan ada belum akurat sehingga menyebabkan sejumlah masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan masih terbengkalai.

“Sampai dengan hari ini masih banyak di lapangan ditemukan masyarakat yang belum menerima bantuan. Padahal diantara mereka merupakan kelompok yang paling terdampak Covid-19” tuturnya.

Bahkan, menurut Farkhan, jangankan di daerah, di ibu kota saja masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Kenyataanya masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang harus berjualan di pasar tanah abang. Warga tersebut mengeluh karena tidak masuk dalam daftar masyarakat terdampak wabah Covid-19.

“Dengan alasan itu mereka terpaksa berdagang demi mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokok,” tambah Farkhan.

Selain itu, Farkhan juga menyoroti kebijakan terkait BPJS Kesehatan. Seharusnya pemerintah bisa mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS. Karena ia menilai masih banyak kendala dilapangan yang belum terselesaikan, misalnya di tahun 2019 terdapat setidaknya 10 juta data peserta BPJS yang belum terverifikasi.

“Pemerintah perlu meninjau hal ini, karena selain persoalan data, status perekonomian masyarakat setiap tahunnya akan terus berubah. Sehingga agar tujuan BPJS Kesehatan untuk menjadi garda terdepan dalam menjawab persoalan Kesehatan masyarakat bisa tercapai,” pungkas Farkhan. (AU)