Bike2Work Tolak Relaksasi Pajak Penjualan Mobil Baru

Berita Baru, Jakarta – Bike2Work Indonesia meminta terhadap pemerintah untuk menggagalkan relaksasi Pajak Penjualan atas barang mewah untuk mobil baru.

Hal itu disampaikan melalui keterangan tertulisnya Selasa, (16/2). “Kami mendesak rencana ini dibatalkan, dan pembahasan aturannya dihentikan,” tulis Bike2Work Indonesia.

Bike2Work meminta agar pemerintah konsisten dengan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan (Peraturan Presiden no. 59 tahun 2017), juga terhadap Paris Agreement.

“Melonggarkan kesempatan bagi pembelian mobil baru adalah langkah yang bertentangan,” lanjutnya.

“Mungkin angka penjualan akan naik; ekonomi bergairah. Tapi dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti telah terjadi.”

Bike2Work memandang bahwa ada aspek pencemaran lingkungan, kian besarnya biaya kesehatan masyarakat, kehidupan perkotaan yang tak layak huni, dan buruknya keselamatan di jalan raya. Bahkan pelonggaran pajak mobil baru itu juga elitis dan diskriminatif, tidak mencerminkan keadilan.

Lanjut Bike2Work Indonesia, ada banyak sektor ekonomi lain yang lebih mungkin tumbuh dan memberikan pemerataan; ada pula bidang kehidupan lain yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

“Kami berpendirian pemerintah harus bisa memilih tindakan yang lebih baik selain diskon pajak penjualan mobil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyetujui adanya usulan Kementerian Perindustrian terkait relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor secara bertahap selama 2021.

Realisasi kebijakan PPnBM ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2021 nanti.