Bicarakan Sanksi, Kemenlu Inggris akan Panggil Dubes Tiongkok

Berita Baru, Internasional – Beberapa negara barat seperti Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Kanada berbondong-bondong jatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat China pada Senin (22/3), atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang.

Seperti dilansir dari Sputnik News, Kantor Luar Negeri Inggris akan memanggil duta besar China untuk membahas sanksi baru terhadap sembilan individu dan empat entitas Beijing, kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab pada Jumat (26/3).

“Itu tidak akan menghalangi kami untuk terus membela penderitaan Muslim Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Duta besar di sini akan dipanggil dan kami akan menjelaskan dengan sangat jelas posisinya, baik dalam kaitannya dengan anggota parlemen dan tokoh-tokoh lain yang telah angkat bicara. Dan erlu diketahui bahwa kami tidak akan bungkam dalam hal pelanggaran hak asasi manusia ini,” kata Raab kepada wartawan.

Sanksi baru dari Inggris menargetkan individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan Muslim Uyghur di Xinjiang. Xinjiang adalah rumah bagi Muslim Uyghur, etnis minoritas yang diklaim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS, Inggris, dan beberapa negara lainnya sebagai kelompok yang tertindas.

Setelah Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok atas masalah tersebut pada hari Senin, Tiongkok mengajukan gugatan timbal balik yang menargetkan pejabat UE, beberapa anggota parlemen Inggris, seorang akademisi, pengacara, dan empat entitas Inggris yang akan dilarang berbisnis dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Pada hari Jumat, Raab meminta pemerintah China untuk mengizinkan pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke Xinjiang, untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikan sorotan global untuk negara itu.

“Ini berbicara banyak bahwa, sementara Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah China memberikan sanksi kepada para pengkritiknya. Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, itu harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akses penuh untuk memverifikasi kebenaran”, kata Raab dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, menanggapi tudingan kerja paksa di barat laut China dengan mengatakan bahwa “kebohongan dan disinformasi” telah terjadi. Dia menekankan bahwa pihak berwenang China, sebaliknya, berusaha keras untuk meningkatkan kehidupan etnis minoritas.