Berencana Membakar Alquran di Wakefield, Rasmus Paludan Dilarang Memasuki Inggris

Berita Baru, Internasional – Pada Januari, Rasmus Paludan membakar Alquran di depan kedutaan Turki di Stockholm. Aksi itu memicu krisis diplomatik antara Swedia dan Turki serta mengaburkan harapan negara Nordik itu untuk bergabung dengan NATO.

Politisi Denmark-Swedia dan pendiri partai Garis Keras pinggiran, Rasmus Paludan, telah dilarang memasuki Inggris karena rencana untuk membakar Alquran di Wakefield di Yorkshire.

Seperti dilansir dari Sputnik News, Paludan mengumumkan rencana untuk membakar kitab suci Alquran di depan sekolah Wakefield, di mana empat siswa telah dikeluarkan pada bulan Februari setelah merusak Alquran. Aktivis tersebut terkenal karena aksinya dalam menodai Alquran dengan segala cara, menjadikannya bagian dari repertoar politiknya dan membingkainya sebagai kampanye untuk kebebasan berbicara.

Paludan sendiri mengatakan bahwa dia akan berdemonstrasi di Inggris untuk melawan kekuatan yang tidak demokratis.

Namun, selanjutnya Menteri Keamanan Inggris, Tom Tugendhat, memberi tahu House of Commons bahwa Paludan tidak akan diizinkan masuk ke negara itu. Keputusan ini diambil setelah anggota parlemen Wakefield Simon Lightwood mendesak menteri untuk mengambil tindakan atas masalah tersebut.

Lightwood menyebut Paludan sebagai “orang berbahaya” dan mengatakan bahwa dia telah dijatuhi hukuman penjara di Denmark karena ujaran kebencian dan rasisme (Paludan diberi hukuman penjara yang ditangguhkan karena rasisme pada tahun 2019). Sebagai tanggapan, Tugendhat mengatakan Paludan telah ditambahkan ke daftar pantauan Inggris dan tidak akan diizinkan masuk ke negara itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rasmus Paludan telah menimbulkan kegemparan di Denmark dan Swedia dengan demonstrasi provokatif anti-Islam yang berakhir dengan perkelahian, upaya pembunuhan, dan kerusuhan massal — menyebabkan kerugian jutaan kroner.

Pada bulan Januari, dia membakar Al-Qur’an di depan kedutaan Turki di Stockholm, yang menyebabkan pertikaian diplomatik antara Swedia dan Turkiye dan mendorong presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk mengumumkan bahwa dia tidak akan mendukung tawaran keanggotaan NATO Swedia.

Sementara Paludan sendiri berjanji untuk membakar salinan Alquran setiap minggu sampai Swedia diterima di NATO sebagai pelajaran dalam kebebasan berbicara untuk Erdogan. Dia kemudian ditolak izinnya untuk berdemonstrasi oleh polisi Swedia, yang mengaku membatasi kebebasan berbicara karena risiko meningkatnya ancaman teroris. Larangan tersebut memicu perdebatan sengit di masyarakat Swedia dan lingkaran politik, menyoroti teka-teki bangsa antara komitmen kebanggaannya terhadap kebebasan berbicara dan pencapaian tujuan politik praktis.

Larangan pembakaran Alquran muncul setelah protes besar-besaran di beberapa negara Muslim, dengan bendera Swedia dibakar di beberapa tempat sebagai protes. Di dalam negeri, Swedia dilanda serangkaian serangan peretasan dan gangguan yang menargetkan sejumlah besar organisasi mulai dari universitas terkemuka, rumah sakit dan kantor administrasi regional hingga penyiar nasional SVT.

Namun demikian, pendukung kebebasan gusar dengan larangan tersebut. Antara lain, tokoh Demokrat Swedia, Richard Jomshof, yang meminta Swedia untuk membakar seratus lebih Alquran jika perlu.

Pada 2019, Paludan mencalonkan diri untuk parlemen Denmark dengan partai Garis Kerasnya mengkampanyekan agenda radikal, berjanji untuk mendeportasi imigran non-Barat dan melarang Islam, namun hampir gagal melewati ambang batas 2 persen. Namun, aksi provokatifnya selama bertahun-tahun membuatnya mendapatkan perlindungan polisi yang merugikan pembayar pajak Denmark jutaan kronor.