Bentrok, Pimpinan Petani India Mengutuk Tindakan Represif Polisi Kepada Masa Aksi

Berita Baru, Internasional – Para pimpinan petani di India mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh polisi selama aksi protes di New Delhi pada Selasa (26/1), dalam rangka menentang undang-undang reformasi pertanian baru yang dinilai sangat merugikan para petani.

Seperti dilansir dari BBC, diduga terdapat penyusup atau elemen-elemen nakal di antara barisan massa aksi. Namun demikian, para petani mengaku tidak akan mundur apalagi menyudahi protes.

Kekerasan terjadi tepat pada perayaan hari jadi India, di mana ribuan petani melakukan konvoi dengan traktor untuk menentang undang-undang reformasi pertanian baru.

Pemerintah mengerahkan bala bantuan paramiliter saat protes terjadi, yang juga membuat beberapa petani menyerbu Benteng Merah bersejarah kota dan menduduki benteng sampai polisi mengusir mereka.

Samyukta Kisan Morcha, sebuah kelompok payung dari para petani yang melakukan aksi mengatakan bahwa mereka mengutuk dan menyesali peristiwa tersebut, sebuah tindakan yang tidak dapat diterima.

Sebelumnya, pemerintah India telah melarang unjuk rasa yang direncanakan oleh para petani tetapi pihak kepolisian mengizinkannya dengan syarat tidak mengganggu parade Hari Republik di pusat kota Delhi.

Namun tak lama setelah pawai berakhir, konvoi traktor menerobos barikade polisi dan berpusat di kota.. Sekelompok pengunjuk rasa menerobos keamanan di Benteng Merah yang bersejarah, memanjat ke dinding dan kubah benteng, bahkan mengibarkan bendera di samping bendera nasional.

Pada Selasa sore, polisi mengatakan mereka telah memindahkan pengunjuk rasa dari kompleks tersebut.

Bentrokan terjadi di dekat persimpangan stasiun metro ITO. Sebuah rekaman video memperlihatkan para petani menyerang polisi dengan tongkat dan batang logam, sementara petugas menggunakan gas air mata dan pentungan.

Polisi mengatakan seorang pengunjuk rasa tewas di persimpangan ketika traktornya terbalik setelah menabrak barikade.

Pemerintah mengatakan reformasi pertanian akan meliberalisasi sektor tersebut, tetapi petani mengatakan bahwa mereka akan menjadi lebih miskin jika hal itu tidak terjadi. Sebab undang-undang tersebut dinilai akan mengarah pada kartelisasi dan komersialisasi pertanian yang membuat mereka rentan terhadap keserakahan perusahaan.

Para petani khawatir bahwa undang-undang baru tersebut akan mengancam konsesi yang telah berusia puluhan tahun – seperti harga yang terjamin – dan melemahkan daya tawar mereka, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh perusahaan swasta.

Sejak November 2020, puluhan ribu petani telah melakukan aksi mogok di pinggiran Delhi, menuntut agar undang-undang tersebut dicabut. Minggu lalu mereka menolak tawaran pemerintah untuk menunda undang-undang.

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, mengerahkan 15 kompi paramiliter untuk meningkatkan keamanan di ibu kota, kata para pejabat. Lima perusahaan lainnya sedang siaga, kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita ANI.

Menurut keterangan yang disampaikan, polisi mengambil tindakan setelah para petani melanggar ketentutan demonstrasi yang telah disepakati.

Namun seorang pemimpin serikat petani menyebut bahwa polisi memprovokasi tindak kekerasan. “Ketika Anda menyerang protes damai, maka kesulitan bagi pemerintah pasti akan meningkat,” kata Kawalpreet Singh Pannu kepada kantor berita AFP.

“Perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini. Gerakan dan pesan kami akan menjadi lebih kuat,” tambahnya.

Sebagian besar ekonom dan pakar setuju bahwa pertanian India sangat membutuhkan reformasi. Tetapi para kritikus pemerintah mengatakan gagal berkonsultasi dengan petani sebelum mengesahkan undang-undang.

Sementara itu, PM Narendra Modi berada di pihak para petani dengan menyebut bahwa undang-undang tersebut sama saja dengan “surat perintah kematian untuk kelompok tani.”