Indikator Kebijakan TAKE di Bener Meriah Mulai Dirumuskan

Berita Baru, Bener Meriah – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mulai merumuskan konsep mengenai kebijakan mengelola lingkungan dengan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Perumusan awal konsep tersebut dibahas dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) ke-2 penyusunan kebijakan TAKE Kabupaten Bener Meriah, yang diinisiasi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Kamis (29/8) di Bener Meriah.

Diskusi ini dihadiri perwakilan Dinas DLHK Bener Meriah, DPMK, Bappeda, Forum Reje, Kompak serta dari berbagai unsur lembaga kemasyarakatan lainnya.

Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan mengatakan, dalam diskusi tersebut telah dihimpun untuk dimantapkan kembali beberapa indikator mengenai permasalahan lingkungan hidup yang menjadi perhatian.

Indikator yang perlu dimantapkan kembali seperti mengenai Pengelolaan sampah, Sanitasi, Hutan Desa, Kinerja Desa di bersinggungan dgn DAS dan Hutan, Desa dengan ketergantungan sumber mata air, dsb.

Setidaknya dalam usulan ini, akan diprioritaskan masuk ke dalam kebijakan kabupaten dengan catatan, indikator yang dimaksud memiliki ketersedian data.

Isu lain yang menjadi perhatian peserta adalah perbaikan sanitasi lingkungan, membuat sebuah taman desa, dan pembangunan destinasi wisata taman bunga.

“Langkah ini dinilai juga akan berdampak pada tingkatan pariwisata,” ucap Fernan dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Selanjutnya indikator lain yang menjadi pembahasan dalam perumusan skema kebijakan TAKE ini nantinya juga harus melakukan pelestarian lingkungan hidup skala gampong, dengan membantu penyediaan ruang terbuka hijau, pemeliharaan hutan kampung serta mengoptimalisasi lahan.

“Indikator yang ditetapkan dalam diskusi ini menyangkut lingkungan hidup dan pertimbangan ketersediaan data pemerintah akan dimulai dari beberapa aspek,” kata Fernan.

Pertama, sebut Fernan, indikator untuk melahirkan kebijakan TAKE di Bener Meriah ini harus memperhatikan terkait pengelolaan sampah. Pengelohan sampah dan lihat dari aspek ketersediaan regulasi, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya dan pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, melihat desa yang beririsan dengan hutan, dimana harus sesuai fungsinya. Lalu desa yang beririsan sungai. Serta yang ketergantungan sumber air. Tentang sanitasi dan infrastruktur ketersediaan air bersih.

Karena itu, Fernan berharap dalam waktu dekat perumusan konsep ini bisa segera dirampungkan, sehingga kebijakan untuk menjaga lingkungan di Bener Meriah secepatnya direalisasi.

“Dengan kebijakan TAKE ini, maka sangat membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan dari kerusakan,” tutup Fernan.