Belanda Pertanyakan Israel atas Penyekalan Menteri Palestina

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki saat pertemuan Liga Arab di Kairo pada 2018 Foto: AFP
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki saat pertemuan Liga Arab di Kairo pada 2018 Foto: AFP

Berita Baru, Internasional –Dilansir dari Reuters, Belanda pertanyakan Israel atas sikap penyekalannya  terhadap Menteri Palestina. Belanda juga telah meminta Israel untuk mengklarifikasi status menteri luar negeri Palestina setelah surat izin perjalanannya dicabut menyusul kunjungan ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Seorang pejabat Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa kartu VIP Riyad al-Maliki, sebuah izin yang diberikan oleh Israel untuk memungkinkan pejabat senior Palestina bergerak bebas melalui penyeberangan perbatasan, telah disita.

Pemerintah Israel menolak berkomentar tentang masalah tersebut.

“Kami telah mengangkat masalah ini dengan kedutaan (Israel) (dan) memberi tahu mereka bahwa, sebagai negara tuan rumah, Belanda sangat berinvestasi pada fakta bahwa ICC harus dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa campur tangan,” ungkap juru bicara kementerian, Selasa (23/03) waktu setempat.

Jaksa ICC Fatou Bensouda mengumumkan bulan ini bahwa dia akan menyelidiki kejahatan perang di wilayah Palestina, setelah pengadilan memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut.

“Kami tidak akan diintimidasi karena kami mencari keadilan bagi para korban kejahatan dan kekejaman yang dilakukan di Palestina,” kata Rawan Sulaiman, kepala misi Palestina di Belanda dan perwakilan Palestina di ICC.

Sulaiman meminta negara-negara anggota ICC “untuk mendukung integritas, kenetralan dan kemandirian ICC, khususnya, mengingat ancaman yang diterimanya, dan mereka yang bekerja sama dengannya, terus hadapi.”

Diketahui bahwa Israel dan sekutu terdekatnya Amerika Serikat, adalah  negara yang tidak mengakui yurisdiksi ICC. Kedua  negara ini belum meratifikasi undang-undang pendiriannya, mereka sama-sama mengecam penyelidikan kejahatan perang.

Di bawah mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keuangan terhadap Bensouda dan timnya.

Bensouda mengatakan pada Desember 2019 bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan menyebut Pasukan Pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas sebagai kemungkinan pelaku.

Maliki bertemu dengan jaksa penuntut di Den Haag pekan lalu untuk mendesaknya mempercepat penyelidikan, sebagaimana keterangan yang diberikan kantornya.

Facebook Comments
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini