Batal Gelar Piala Dunia U-20 2023, Indonesia Masih Pantas Menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2036?

Berita Baru, Olahraga – Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Pembatalan itu dilakukan oleh FIFA, dengan alasan utama penolakan Timnas Israel yang dilakukan oleh banyak tokoh dan pejabat publik. Padahal, Timnas Israel lolos secara kualifikasi sehingga berhak untuk bermain di gelaran akbar itu.

Batalnya Piala Dunia U-20 2023 bisa berdampak pada niatan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengaku akan segera berkomunikasi dengan pemerintah.

Indonesia seharusnya akan menggelar Piala Dunia U-20 2023 pada Mei mendatang, namun batal usai status sebagai tuan rumah dicabut oleh FIFA. Pertimbangannya karena “situasi yang terjadi” di Indonesia.

Hilangnya status tuan rumah menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia. Terlebih, Indonesia tengah bergiat untuk melakukan bidding Olimpiade 2036 usai kalah dari Brisbane pada bidding Olimpiade 2032.

Menanggapi hal tersebut, Oktohari mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah.

“Kami tentunya harus kembali lapor kepada pemerintah, terutama kepada Presiden kita Joko Widodo, yang sejak awal memberikan support luar biasa kepada olahraga Indonesia,” kata Okto pada Jumat (31/3/2023).

“Kita sudah memasuki babak baru dalam kepercayaan di level yang cukup tinggi maupun menuju yang tertinggi di pelaksanaan olahraga. Apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi kemarin, dan kita saksikan bersama-sama, ini harus kita hadapi dan mencari solusi,” ujarnya.

Okto menegaskan hal tersebut supaya Indonesia tetap menjadi negara besar di kegiatan-kegiatan event internasional, maupun event-event dunia.

Lebih lanjut, Okto juga mengatakan, bahwa dirinya sebagai Ketum KOI akan terus menjaga Olympic Charter yang mengatur tidak boleh ada diskriminasi dalam aktivitas olahraga. Hal ini berkaitan dengan penolakan terhadap Israel di Piala Dunia U-20. Indonesia diketahui tak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

“Saya sebagai Presiden KOI yang merupakan representatif dalam International Olympic Committee yang tugas utamanya adalah menjaga Olympic Charter atau piagam Olimpiade tentunya harus menegaskan olahraga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan harus bebas dari politik,” tuturnya.

“Dengan begitu, unsur-unsur yang kita hadapi ketika menemukan permasalahan-permasalahan, harus bisa dicarikan solusinya. Dan solusinya harus sesuai dan sejalan dengan napas Olympic Charter,” Okto mempertegas.