Barisan Puan Maharani: Idealnya Nasdem Harus Mengundurkan Diri

Berita Baru, Jakarta – Partai Nasdem secara resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Barisan Puan Maharani (BPM) menilai langkah Nasdem ini secara vulgar telah mempertontonkan hal yang tidak baik bagi pembelajaran politik dalam membangun koalisi dengan partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena kedua partai tersebut menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Betul bahwa kita harus menghormati semua sikap politik pihak manapun dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara namun kurang elok dan dinilai kurang sopan serta jika bicara soal  kepatutan idealnya Nasdem harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari koalisi pemerintahan Jokowi,” kata Koordinator Nasional BPM Achmad Sazali, Kamis (4/10).

“Secara etika politik, dalam kapasitas partai koalisi pendukung Jokowi mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 oleh partai Nasdem dan bergabung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi sangat tidak etis. Pasalnya sosok tersebut selama ini dikenal sebagai pihak oposisi yang bertolak belakang dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo,” sambungnya.

Menyikapi hal ini, Kornas BPN meminta Surya Paloh dan Partai Nasdem untuk menunjukkan sifat ksatria dengan menyatakan diri mundur dan menarik semua kader Nasdem yang menjadi menteri dari kabinet presiden Jokowi-Ma’ruf.

“Kita ketahui bahwa ada beberapa kader Nasdem yang tergabung dalam kabinet Jokowi yakni Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri pertanian, Johnny G Plate Menteri kominfo dan Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri kehutanan. Kami Barisan Puan Maharani sangat alergi pada sikap politik yang ambigu, satu sisi seolah mendukung padahal Cuma mengambil keuntungan, di sisi lain bersikap kontra produktif,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Ketidaklayakan secara etika politik dalam deklarasi ini adalah status Anies yang masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta, sehingga terkesan seperti merasa paling jumawa dalam politik padahal kita semua tahu perolehan suara Partai Nasdem dalam Pemilu 2019 yang lalu.

“Jika Surya Paloh dan Partai Nasdem tidak memiliki cukup nyali untuk menunjukkan sifat ksatrianya maka Kornas BPM mendesak Jokowi untuk segera mengambil keputusan MEMECAT Syahrul Yasin Limpo cs dari kabinet pemerintahan sekarang,” tuturnya.

“Karena menurut Kornas BPM tidak akan ada maksimalisasi kerja dari tiga menteri tersebut yang tentunya berimplikasi pada tidak optimalnya kerja kabinet pemerintahan Jokowi, dikarenakan posisi Syahrul Yasin Limpo cs ini dapat kami analogikan seperti duri dalam daging di kabinet Jokowi saat ini,” imbuhnya.