Bappenas: Pembangunan Indonesia ke Depan Akan Lebih Rumit

Berita Baru, Jakarta – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan Indonesia ke depan akan lebih rumit. 

Suharso Monoarfa beralasan, Rumitnya pembangunan tersebut karena tingkat kompleksitas akan semakin tinggi. Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya konsistensi untuk terus mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara maritim.

“Meskipun begitu, kita harus konsisten sampai visi besar sebagai negara maritim,” kata Suharso Monoarfa dalam acara Seminar Penjaringan Masukan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (20/3).

Pemerintah mengusung visi Indonesia Emas bertajuk ‘Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan’. Mengingat tahun 2023 hingga 2024 menjadi masa terakhir RPJPN 2005-2025, Bappenas bersiap-siap menyusun dokumen RPJPN 2025-2045.

Lebih lanjut Suharso Monoarfa menjelaskan, beberapa tantangan signifikan untuk mencapai visi Indonesia Emas yaitu memerlukan kolaborasi di dalam negeri maupun pada tingkat global.

Pertama, diperlukan transformasi paradigma dan komitmen untuk memandang laut sebagai halaman depan, bukan lagi sebagai halaman belakang atau sekadar dianggap menjadi penghubung antarpulau.

Tantangan kedua adalah urgensi transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari.

Adapun tantangan terakhir, yaitu transformasi kelembagaan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Tak bisa diingkari, telah banyak yang kita capai selama 20 tahun (RPJPN 2025-2045). Ada yang bisa kita petik, ada yang lanjutkan, ada yang harus koreksi, (dan) yang paling penting kita jaga dan memelihara keberlanjutannya,” ujar Suharso.

Diterangkan Suharso, pasca kemerdekaan 1945, Indonesia secara umum dianggap belum mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Tanah Air, mengingat luas lautan sebesar 64 juta kilometer (km) dan 1,9 juta km wilayah daratan. 

“Dalam arti, sejarah orientasi pembangunan cenderung memperlakukan Indonesia sebagai ‘anak benua’, padahal seharusnya ‘anak maritim’,” katanya.

Perubahan orientasi, lanjut Suharso, terjadi ketika Perdana Menteri (PM) Djuanda Kartawidjaja pada periode 1957-1959 menginisiasi titik balik konsepsi dan paradigma pembangunan politik yang menekankan perairan/lautan bukanlah pemisah, tetapi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

Melalui pemikiran Djuanda Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan (archipelago). Karena itu, Suharso menganggap sudah sepatunya RPJPN 2025-2045 mengusung konsep visi Indonesia Emas.

“Tentu ini cara-cara pandangnya akan berubah dan karena itu kita perlu masukan sebanyak mungkin. jangan sampai karena usung visi negara maritim asal biru, asal pegang mangrove, asal pegang kerang,” pungkas Menteri Bappenas itu.