Bangun Desa Berkelanjutan Bersama Masyarakat

Berita Baru, Jakarta – Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif inklusif dan responsif gender. Hal tersebut ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata.

Strategi ini harus dielaborasi lebih lanjut dalam arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah hingga desa. Untuk mewujudkannya, utamanya dalam aspek Pengelolaan Dana Desa, USAID MADANI gelar kegiatan Kajian Madani Serang Berkemajuan (KAMISAN) seri kedelapan.

“Menurut kami harus ada pemberdayaan masyarakat. Kita harus membangun desa dari masyarakat sendiri. Kita harus percaya kepada kemampuan masyarakat untuk mengelola dana yang ada,” kata Hans Antlov, Chief of Party USAID MADANI dalam sambutannya.

Salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan peran aktif perempuan dan kelompok marjinal. Selain itu dalam proses pembangunan desa perempuan dan kelompok marjinal juga perlu dijamin dan dilembagakan dalam kebijakan.

“Ini sebenarnya yang harus kita perjuangkan bersama dan itu ada peran dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ini,” tutur Hans Antlov.

Memberikan kepercayaan terhadap masyarakat desa untuk mengelola sendiri anggaraan sangatlah penting. “Itu yang menjadi kunci untuk pembangunan. Kalau kita tetap menggunakan gaya lama, menjadikan desa sebagai objek, itu susah sekali,” imbuhnya.

Hans Antlov meyakini, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan semua tantangan untuk membangun desa sendirian. Perlu pelibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menjadi aktor utama di dalam pembangunan desa.

“Dengan membangun kemitraan bersama dengan pemerintah daerah, sektor swasta dengan perguruan tinggi dengan tokoh masyarakat dengan aktor-aktor lain,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan apa yang telah dilakukan OMS melalui Simpul Madani Serang (SMS). Melalui USAID MADANI, SMS mencoba membangun sebuah proses atau model pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat desa berupa program MAWAR DESA (Madrasah Anggara Desa).

“Cukup menarik. Bagaimana orang desa harus mampu dan harus bisa membaca budget literasi. Harus tahu bagaimana dana desa, anggaran desa atau ADD di gunakan dengan bener dan dengan baik,” kata Hans Antlov.

Dalam kesempatan Itu, ia menegaskan tawaran MADANI dengan melibatkan masyarakat melalui OMS sebagai aktor utama, sebuah langkah konkrit untuk membangun prinsip-prinsip inklusifitas pembangunan di desa.

“Kami berharap dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Kami menawarkan sebuah kerja sama dengan MADANI dan kerjasama dengan SMS yang ada di Kabupaten, untuk mebangun prinsip-prinsip tentang inklusifitas. Itu penting sekali kita memang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada,” tegasnya.

Desa Ramah Perempuan dan Anak

Bito Wikantosa, Staf Ahli Menteri Desa PDTT mengungkap bahwa Kemendes PDTT bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) telah sepakat mendukung upaya pengintegrasian perspektif gender ke dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mencanangkan program desa ramah perempuan dan peduli anak.

Program Kemendes PDTT tersebut merupakan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) hingga ke tingkat tingkat desa dalam bentuk SDGs Desa. “SDGs Desa itu upaya terpadu pembanguna  desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

“Sesuai dengan PERMendes Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah menetapkan bahwa arah kebijakan pembangunan adalah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Bito Wikantosa.

Kemendes berharap dengan adanya SDGs Desa, dana desa dapat menyentuh secara keseluruhan masyarakat desa. “Dana Desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan bawah. Selain itu dengan SDGs Desa, Dana Desa juga difokuskan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) desa,” tambahnya.

Menurut Bito Wikantosa SDGs Desa memiliki berbagai tujuan yang diadopsi dari SDGs global. Diantaranya, Desa tanpa kemiskinan, desa peduli Kesehatan, pendidikan, ramah perempuan, ekonomi tumbuh merata, peduli lingkungan dan  desa berjejaring serta tanggap budaya.

“Dan yang menarik, bapak Menteri (Abdul Halim Iskandar) menambahkan satu tujuan yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Karena desa kaya dengan adat budaya dan desa punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya. Jadi desa tidak didikte oleh kami (pemerintah pusat. red)” ujar Bito Wikantosa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kekuatan adat dan budaya dapat membangun desa secara mandiri dan tidak ada masyarakatnya yang di tinggal. Apabila ingin menegakkan lo no one left behind maka budaya desa untuk gotong-royong harus kuat.

“Gotong-royong, gus Menteri jelaskan, dasarnya adalah kesalehan sosial, bukan doktrin politik, tapi karena orang itu religius, sehingga keberaniannya itu diwujudkan ke dalam hubungan sosial. Ia mau peduli dengan sesama,” tutur Bito Wikantosa.

Menurutnya apabila budaya desa kuat, gotong-royong kuat, musyawarah dilakukan secara damai akan memudahkan pengambilan keputusan. Dan khusus kelompok marginal dan rentan akan dimanusiakan karena semua orang berpihak, itulah akar inklusi sosial.

“Ketika kita menggerakkan desa inklusif dan lebih lagi mendorong ramah perempuan dan peduli anak kelembagaan desa sudah sangat kuat dan mendukung,” tuturnya.

Perempuan dan Kemajuan Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto menyampaikan terimakasih atas keterlibatan USAID MADANI melalui OMS Simpul Madani Serang (SMS) yang telah bekerja sama dalam membangun konsep pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Apalagi yang kita bicarakan saat ini mengenai inklusif dan dan responsif gender. Secara umum saya optimis terhadap program yang mengedepankan gender dan pelibatan perempuan. Karena mereka memberikan contoh yang baik,” tutur Rudi.

Menurut Rudi, pada tahun 2015 desa di Kabupaten Serang masih jauh dari kemajuan, hal itu dapat dilihat dari hasil pendataan IDM yang menunjukkan sebanyak 164 desa di Kabupaten Serah berstatus sangat tertinggal dan tertinggal, atau 50 persen dari jumlah desa di Kabupaten Serang.

Sehingga pihaknya mencoba mulai bangkit dan sadar bahwa infrastruktur bukan satu-satunya yang dapat memicu kesejahteraan. Tapi dengan infrastruktur yang baik akan memberikan kemudahan akses.

“Maka sejak tahun 2015 kita dorong bersamaan RPJMD yang menekankan kepada indeks pembangunan manusia,” jelasnya.

“Dan sekarang sudah di atas 80 persen jumlah infrastruktur di desa. Pendataan tahun 2021 menyisakan 19 desa yang tertinggal. Sekarang sudah mempunyai desa maju dan mandiri yang berjumlah 53 desa,” imbuh Rudi.

Pemkab Serang, lanjut Rudi,Sudah saatnya harus terjun langsung ke desa untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah dan perangkat-perangkat di desa. Dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat desa.

“ini akan memunculkan demokratisasi yang sangat berdampak bagi kemajuan desa itu sendiri,” terangnya.

Untuk mengentaskan desa tertinggal di Kabupaten Serang, Pemkab menurut Rudi mempunyai program Lomba Kampung Bersih dan Aman yang telah terlaksana sejak 2019.

“Dan hasilnya luar biasa, sekarang sudah ada perpustakaan di tingkat RT. Dan itu berangkat dari kemauan mereka. Mereka juga membuat taman bermain swadaya,” tuturnya.

Lomba tersebut juga mendorong masyarakat berswadaya dalam hal apapun untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, Rudi juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah memulai memperkuat kelembagaannya untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan. “Kami sudah menerbitkan Perbup  Serang Nomor 19 Tahun 2021 untuk pemberdayaan PPK sampai ke level desa,” imbuhnya.