Bangladesh Larang Penggunaan Ponsel di Kamp Pengungsi Rohingya

Berita Baru, Internasional – Puluhan ribu Muslim Rohingya yang menempati kamp pengungsian di Banglades menghadapi pelarangan komunikasi setelah pemerintah setempat menetapkan penghentian layanan telepon dan kartu sim.

Dikutip dari the Guardian, Minggu (8/9), badan regulator telekomunikasi milik negara menyuruh agar operator mematikan layanannya di kamp pengungsi yang terletak di batas tenggara daerah Cox Bazar minggu ini. Larangan tersebut munyusul adanya laporan penggunaan ponsel illegal dan ancaman keamanan.

Sebelumnya, kartu sim local juga telah terlarang bagi pengungsi Rohingya, hanya orang Banglades dan memiliki kartu identitas nasional yang dibiarkan untuk menggunakannya. Meskipun begitu, perdagangan gelap kartu sim dalam kamp masih menyebar luas.

Kelompok pembela HAM meminta agar pemerintah Bangladesh tidak lagi mengisolasi Rohingya. “Akses terhadap kartu sim merupakan layanan penting bagi orang Rohingya selama bertahun-tahun, dan mereka telah menggunakannya dengan sangat baik untuk meningkatkan kepedulian tentang keadaan buruk yang menimpa mereka kepada dunia” ungkap Kyaw Win, direktur utama Burma Human Right Network.

Layanan jaringan internet sudah mulai terganggu di dalam kamp, dengan pengurangan sinyal pada waktu-waktu tertentu.

Peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Regulasi Telekomunikasi Banglades meminta operator agar memberikan laporan kepada pemerintah tentang tindakan yang diambil untuk mematikan jaringan di kamp.

“Banyak pengungsi yang menggunakan ponsel di dalam kamp” ujar Zakir Hossain Khan, seorang juru bicara untuk komisi, mengatakan kepada agen berita AFP. “Kami telah meminta operator untuk menghentikan itu”.

Sampai layanan jaringan ponsel dihentikan, operator telah diminta untuk membatasi layanan data dan internet dari pukul lima pagi hingga lima sore setiap hari, Ucap Khan.

Dalam beberapa bulan terakhir lebih dari 40 orang Rohingya terbunuh, di tengah kasus keterlibatan beberapa pengungsi dalam penyelundupan narkoba secara ilegal ke Myanmar. Bulan lalu saja telah terjadi protes anti-pengungsi oleh orang-orang setempat setelah polisi menyalahkan pengungsi Rohingya atas pembunuhan Omar Faruk, seorang anggota partai penguasa.

Akhir pekan lalu, polisi mengatakan bahwa seperempat pengungsi Rohingya telah ditembak mati dalam kericuhan atas pembunuhan Faruk.

Spekulasi tentang tindakan keras komunikasi dihubungkan dengan pengumpulan massa di dalam kamp pada 25 Agustus, Memperingati tahun kedua pengusiran secara paksa warga Rohingya dari Myanmar setelah pihak militer dengan kejam melakukan operasi militer untuk melawan mereka.

Pemerintah Bangladesh menjadi tambah kecewa dengan kandasnya upaya mereka dalam memulangkan para pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar.

Sumber lain, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa tindakan keras tentang kartu sim hampir dipastikan mustahil untuk dilakukan.

“Sulit membayangkan bagaimana mereka akan memberlakukan hal itu. Banyak diantara para pengungsi yang tetap mendapatkan kartu sim milik orang-orang Myanmar, jika mereka pergi ke perbukitan, mereka bisa menggunakannya di sana.” (*)