Bahlil Ungkap UMKM Belum Dapat Dukungan Optimal dari Pemerintah dan Perbankan

Berita Baru, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terhambat karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan perbankan. 

Hal itu disampaikan Bahlil dalam Webinar Dialog Kadin dan Shopee Indonesia – UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin, 14 Juni 2021.

Menurut Bahlil, pengembangan UMKM yang terhambat ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah UMKM yang masih berada dalam sektor informal.

“Ternyata, ada 53 persen total unit usaha UMKM ini masih informal, sehingga syarat mutlak yang diinginkan perbankan belum terpenuhi,” kata Bahlil dikutip kanal YouTube Netmediatama. 

Bahlil menegaskan, pemerintah akan mengupayakan agar jumlah porsi kredit untuk UMKM dapat mencapai 30 persen di tahun 2024. Sebabnya, lanjut Bahlil, Kementerian Investasi tidak hanya bertugas mengurus usaha besar dan asing saja namun juga terus mendukung pengembangan UMKM.

“Sehebat apapun kreativitas UMKM tetapi kalau tidak ditopang kebijakan afirmasi dalam pembiayaan, maka saya pikir tidak bisa maksimal,” ujar Bahlil.

Bahlil pun memaparkan, dari data yang diterima pada tahun 2019 tercatat total kredit sebesar Rp 6.000 triliun. Dari jumlah ini terbagi Rp 5.700 triliun untuk kredit untuk investasi dalam negeri dan Rp 300 triliun untuk investasi di luar negeri.

Sementara, dari porsi Rp 5.700 triliun dana kredit investasi dalam negeri, untuk UMKM tidak lebih dari Rp 1.127 triliun atau 18,2 persen. 

Maka, tambah Bahlil, pemerintah menjalankan Undang-undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan perizinan, menggratiskan biaya sertifikasi halal dan sejumlah kemudahan lainnya. 

“Tugas kami di Kementerian Investasi atas arahan Presiden adalah bagaimana yang informal ini bisa diformalkan. Sekarang, dengan hadirnya UU Cipta Kerja, UMKM benar-benar diberikan karpet merah secara total,” pungkas Bahlil.